Indonesia-Investigasi.com
NIAS BARAT – Beredarnya informasi simpang siur di media sosial mengenai pengerjaan Jembatan Lahomi di Kabupaten Nias Barat akhirnya dijawab tuntas oleh pihak pelaksana proyek.
CV Kurnia Utama selaku penyedia jasa menyampaikan klarifikasi resmi berdasarkan dokumen kontrak negara yang sah, guna meluruskan kesalahpahaman publik terkait ruang lingkup pekerjaan, nilai anggaran, hingga fasilitas pendukung di lapangan.
Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 620/14/SP/UPTD-BMCK-GST/VIII/2026 tertanggal 06 Agustus 2026, proyek ini merupakan kegiatan resmi Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Kurnia Utama yang beralamat di Jalan Sudirman No. 42, Gunungsitoli.
Pihak pelaksana menegaskan, nama resmi kegiatan ini adalah Pergantian Lantai Jembatan Lahomi Pada Jalan Provinsi Ruas Siwalawa II-Sirombu di Kabupaten Nias Barat (PSD Afirmasi Kepulauan Nias).
Artinya, pekerjaan difokuskan pada pergantian bagian lantai jembatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemeliharaan, bukan pembangunan struktur jembatan baru secara total.
“Publik perlu memahami, ini adalah pekerjaan rehabilitasi dan pergantian lantai. Bukan kami tidak kerjakan sesuai ketentuan, namun apa yang ada di dalam perencanaan dan kontrak itu yang kami kerjakan hingga selesai”, Tegas perwakilan CV Kurnia Utama.
Total nilai kontrak pekerjaan ini sebesar Rp 4.934.391.336,00; yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Besaran anggaran tersebut telah disesuaikan secara spesifik untuk kebutuhan rehabilitasi dan pergantian lantai jembatan, bukan untuk pembangunan baru.
Terkait transparansi publik, pihak pelaksana mengaku telah memenuhi kewajibannya dengan memasang papan informasi proyek di sisi kiri dan kanan area jembatan sejak awal pengerjaan.
Namun, papan informasi tersebut dilaporkan hilang di lokasi dan diduga diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, terkait desakan masyarakat soal jembatan darurat, pihak pelaksana menjelaskan bahwa di dalam dokumen kontrak dan nomenklatur anggaran tidak tercantum item pekerjaan pembuatan jembatan darurat. Penyedia jasa terikat aturan hukum untuk hanya melaksanakan item pekerjaan yang tertuang di dalam kontrak perencanaan.
Di akhir klarifikasinya, CV Kurnia Utama menyambut baik peran aktif masyarakat Sirombu dan Kabupaten Nias Barat dalam mengawal pembangunan infrastruktur daerah.
Pihak pelaksana berharap pengawasan publik dapat terus berjalan secara konstruktif dengan mengacu pada data kontrak dan aturan teknis yang berlaku, demi kelancaran penyelesaian proyek bagi kepentingan bersama.
(FZ)
