Indonesia Investigasi
JAKARTA, 11 November 2026 – Prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPW AWDI) DKI Jakarta berlangsung sukses, khidmat, dan lancar di Ruang Aula Elang Bondol, Gedung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Selasa (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah undangan dari berbagai unsur, di antaranya perwakilan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), pimpinan organisasi pers, organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sejumlah tokoh dan undangan kehormatan lainnya.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi AWDI dalam memperkuat eksistensi dan konsolidasi organisasi di wilayah DKI Jakarta. Selain sebagai bentuk pengukuhan kepengurusan, kegiatan tersebut juga menjadi ajang mempererat hubungan silaturahmi serta membangun sinergi antara insan pers, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen pemangku kepentingan.
Seluruh rangkaian acara berlangsung tertib sesuai agenda yang telah disusun panitia pelaksana. Suasana khidmat mewarnai prosesi pelantikan hingga seluruh kegiatan selesai dilaksanakan.
Melalui pelantikan tersebut, DPW AWDI DKI Jakarta diharapkan mampu menjalankan roda organisasi secara profesional, solid, dan bertanggung jawab, sekaligus berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan pers serta menjaga nilai-nilai demokrasi.
Keberadaan AWDI juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para insan pers untuk meningkatkan kualitas, integritas, dan profesionalisme jurnalistik dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Momentum pelantikan ini sekaligus menjadi langkah awal bagi kepengurusan DPW AWDI DKI Jakarta untuk memperkuat peran organisasi, membangun kemitraan strategis, serta turut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan pers yang independen dan demokratis.
Dengan terlaksananya pelantikan secara sukses dan lancar, AWDI diharapkan semakin solid dalam menjalankan visi dan misinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers, profesionalisme, serta supremasi demokrasi di Indonesia.
