Indonesia Investigasi
ACEH – Advokat muda, Riki Iswandi, melontarkan kritik keras terhadap penggunaan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang dinilai cenderung dialokasikan ke hal-hal yang tidak mendesak dan terkesan mengarah pada kemewahan semata.
Menurut Riki, di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang secara ekonomi, anggaran justru digunakan untuk kegiatan seperti rehabilitasi rumah dinas, pengadaan mobil baru bagi pejabat, serta berbagai pengeluaran lain yang dinilai tidak memiliki urgensi langsung terhadap kebutuhan rakyat.
“Ini sangat miris. Di satu sisi kita melihat fasilitas pejabat terus diperbaiki dan ditingkatkan, namun di sisi lain masih banyak tenaga PPPK Paruh Waktu yang hanya digaji Rp200 ribu per bulan, bahkan ada yang tidak digaji sama sekali,” ujar Riki dengan nada tegas.
Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Bireuen, di mana sejumlah tenaga kerja justru menerima gaji nol rupiah. Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan ketimpangan yang nyata antara kebijakan anggaran dan kebutuhan riil masyarakat.
Riki mempertanyakan nurani para wakil rakyat yang dinilai kurang peka terhadap penderitaan masyarakat kecil. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang mereka duduki saat ini merupakan hasil dari suara rakyat.
“Dimanakah hati para wakil rakyat? Apakah mereka lupa bahwa kursi yang mereka duduki hari ini berasal dari kepercayaan rakyat? Tanpa suara rakyat, mereka tidak akan berada di posisi tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Riki menilai bahwa pokir seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan justru menjadi alat untuk memenuhi kepentingan yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan publik.
Ia pun mendesak agar ke depan, para anggota dewan lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran dan benar-benar memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat, seperti peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, pendidikan, serta bantuan sosial.
“Kita tidak anti pembangunan, tetapi harus ada skala prioritas. Jangan sampai rakyat terus dikorbankan demi kepentingan yang tidak menyentuh kebutuhan dasar mereka,” tutup Riki.
Kritik ini diharapkan menjadi pengingat bagi para pemangku kebijakan agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.(Red)
