IndonesiaInvestigasi.com
PAGANG DALAM, Rabu, 22 Juli 2026 – Seorang warga Pagang Dalam, RT 02/RW 08, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, mengungkapkan kekecewaannya kepada awak media setelah namanya tidak lagi tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Warga yang meminta identitasnya disamarkan dengan inisial R mengaku tidak mengetahui alasan terputusnya bantuan yang selama ini sangat membantu kebutuhan keluarganya. Padahal, kondisi ekonomi keluarganya dinilai masih sangat memprihatinkan.
Menurut R, suaminya hanya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan di pinggir perkampungan dengan penghasilan yang terbatas. Sementara itu, kebutuhan pokok terus meningkat, ditambah biaya pendidikan anak-anak yang harus dipenuhi setiap hari. Hilangnya bantuan PKH semakin memperberat beban ekonomi keluarga.
“Selama ini bantuan PKH sangat membantu kebutuhan kami. Sekarang bantuan itu tiba-tiba terputus tanpa ada penjelasan yang jelas,” ungkap R.
Merasa bingung, R kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada ketua lingkungan. Namun, jawaban yang diterimanya justru membuatnya semakin terkejut. Ia disebut tidak lagi layak menerima PKH karena diduga telah memiliki sebuah mobil.
Mendengar alasan tersebut, R membantah keras informasi itu.
“Jangankan membeli mobil, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja kami masih kesulitan,” ujarnya.
R menduga terdapat kesalahan data atau perubahan status kesejahteraan (desil) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia khawatir perubahan tersebut juga akan berdampak pada bantuan pendidikan yang diterima anak-anaknya.
Hingga kini, R mengaku tidak mengetahui harus mengadu kepada pihak mana agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti.
Fenomena serupa, menurut pengakuan sejumlah warga, diduga tidak hanya dialami oleh satu keluarga. Masih ditemukan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan sosial justru tidak lagi terdaftar sebagai penerima, sementara ada pihak yang dianggap lebih mampu tetap memperoleh bantuan.
Masyarakat berharap proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai kondisi riil di lapangan. Mereka juga meminta pemerintah melalui instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap validitas data penerima bantuan sosial apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian.
Di sisi lain, apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau manipulasi data dalam proses pendataan, masyarakat berharap aparat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Warga menilai bahwa proses pendataan umumnya dimulai dari tingkat lingkungan, seperti RT dan RW, kemudian diteruskan ke tingkat kelurahan hingga masuk ke sistem pemerintah. Karena itu, mereka berharap setiap tahapan pendataan dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap persoalan ini sehingga hak warga yang benar-benar membutuhkan dapat dipulihkan, serta penyaluran bantuan sosial ke depan menjadi lebih tepat sasaran, adil, dan transparan.
(Tim)
