Indonesian Investigasi
SEMARANG – Persoalan banjir yang selama bertahun-tahun menghantui warga kawasan Muktiharjo, Kota Semarang, kembali menjadi sorotan. Warga mendesak adanya solusi konkret dari pihak-pihak terkait, menyusul kondisi terowongan dan sejumlah akses jalan di sekitar jalur tol yang kerap terendam banjir hingga menyulitkan aktivitas masyarakat.
Dalam audiensi dengan pihak pengelola Jalan Tol Semarang ABC, warga menyampaikan berbagai keluhan sekaligus meminta kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas persoalan banjir yang terus berulang tersebut.
Perwakilan warga menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk mencari keuntungan pribadi ataupun sekadar menyampaikan tuntutan tanpa dasar. Mereka hanya menginginkan solusi nyata dari pemangku kebijakan.
“Kami tidak minta apa-apa, melainkan mencari solusi. Karena Bapak sebagai pemilik kebijakan dan kami sebagai penerima kebijakan,” ungkap OKI salah seorang perwakilan warga sekaligus seorang jurnalis dalam penyampaiannya.
Menurut warga, kondisi banjir di kawasan tersebut sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, ketika genangan meningkat, ketinggian air disebut bisa mencapai pinggang orang dewasa. Akibatnya, masyarakat harus berjuang melewati akses jalan yang terendam, sementara ratusan kendaraan roda dua dilaporkan mogok akibat menerobos genangan air.
Warga meminta para pemangku kebijakan melihat langsung kondisi yang mereka alami sehari-hari, bukan hanya menerima laporan di atas meja.
“Bayangkan, Pak, coba Bapak tinggal di situ. Bagaimana rasanya setiap hari harus menghadapi kondisi seperti ini?” Imbuhnya.
*Bertahun-tahun Berganti Wali Kota, Belum Ada Solusi Permanen*
Warga mengungkapkan bahwa persoalan banjir tersebut bukan masalah baru. Mereka mengaku telah memperjuangkan penanganan banjir selama bertahun-tahun, bahkan sejak pergantian kepemimpinan wali kota dari periode ke periode, tetapi belum menemukan solusi permanen.
Warga baru merasakan adanya perhatian lebih setelah pembangunan Kampus PUPR di kawasan tersebut. Sejumlah upaya, seperti penyediaan pompa air dan pengecoran jalan, dinilai mulai memberikan perhatian terhadap persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Namun demikian, warga menilai langkah tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.
Kekecewaan juga disampaikan terhadap PT Jasa Marga. Menurut warga, selama ini mereka belum merasakan penyelesaian konkret atas dampak genangan yang terjadi di sekitar kawasan jalan tol.
Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan Karang Nias. Warga menyebut, ketika terjadi genangan, air tidak hanya bertahan satu atau dua hari, melainkan dapat berlangsung selama berhari-hari.
Mereka berharap persoalan tersebut tidak terus dibiarkan menjadi beban masyarakat yang setiap hari harus melewati jalur terdampak.
*Jasa Marga: Banjir Merupakan Persoalan Kawasan*
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bagian Operasi pengelola Jalan Tol Semarang ABC, Ahmad Basuni, menyatakan pihaknya menyambut baik kedatangan warga dan memahami aspirasi yang disampaikan.
Dalam keterangannya, Ahmad Basuni menjelaskan bahwa banjir di kawasan Semarang Timur, khususnya sekitar Muktiharjo, merupakan persoalan banjir kawasan sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai instansi dan tidak dapat dilakukan oleh Jasa Marga sendiri.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta instansi terkait lainnya.
Menurut Ahmad Basuni, sejumlah program penanganan banjir juga telah berjalan, di antaranya peninggian Jembatan Kaligawe dan pembangunan Jalan Tol Semarang–Sayung yang diharapkan dapat mendukung penanganan persoalan banjir di wilayah tersebut.
Khusus untuk kawasan Karang Nias, Ahmad Basuni menyebut rencana penanganan berupa duplikasi terowongan telah memasuki tahapan mendekati Rencana Teknik Akhir (RTA).
Ia menegaskan bahwa Jasa Marga akan berupaya membantu masyarakat sesuai kewenangan dan tanggung jawab perusahaan, termasuk menyampaikan aspirasi warga kepada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terkait.
Terkait lima ruas jalan yang dikeluhkan warga kerap mengalami banjir, pihak Jasa Marga menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran mereka, ruas-ruas tersebut bukan merupakan wilayah tanggung jawab langsung Jasa Marga, melainkan berada dalam kewenangan PU Kota dan PU Provinsi.
*Kuasa Hukum: Belum Ada Titik Temu, Siapa Bertanggung Jawab?*
Meski pihak Jasa Marga telah memberikan penjelasan, audiensi tersebut belum menghasilkan titik temu yang memuaskan bagi tim kuasa hukum masyarakat.
Usai pertemuan, tim kuasa hukum warga Semarang Dr. Budiono, S.H., M.H., menyampaikan bahwa salah satu pertanyaan mendasar yang mereka ajukan adalah mengenai pihak yang secara jelas bertanggung jawab terhadap kondisi terowongan di bawah jalan tol yang selama ini dikeluhkan selalu mengalami banjir.
Namun, menurut tim kuasa hukum, hingga audiensi berakhir, belum ada jawaban yang dinilai tegas dan memberikan kepastian mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab atas penanganan terowongan tersebut.
Dr. Budiono, S.H., M.H., juga menyoroti kondisi genangan air yang disebut tetap terjadi meskipun tidak sedang turun hujan.
“Yang kami tanyakan sederhana, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab atas terowongan di bawah jalan tol itu? Sampai sekarang belum ada kejelasan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karena masing-masing pihak saling melempar tanggung jawab,” demikian inti pernyataan tim kuasa hukum.
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu jawaban resmi dari Jasa Marga mengenai tanggung jawab dan langkah konkret penanganan persoalan tersebut.
Mereka juga meminta masyarakat untuk sementara waktu menahan diri dan tidak terburu-buru melakukan aksi. Proses komunikasi dan langkah hukum, menurut mereka, masih terus berjalan.
Namun, tim kuasa hukum memberikan penegasan bahwa apabila tidak ditemukan titik temu dan aspirasi masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian, pihaknya tidak menutup kemungkinan mengajak masyarakat mengambil langkah lanjutan melalui aksi penyampaian pendapat.
*Warga Minta Solusi, Bukan Sekadar Janji*
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan warga kembali menegaskan bahwa mereka berbicara menggunakan apa yang disebut sebagai “bahasa kehidupan, bukan bahasa kebutuhan”.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa persoalan banjir bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut keselamatan, kenyamanan, mobilitas, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Warga berharap seluruh pihak yang memiliki kewenangan tidak berhenti pada koordinasi, pernyataan, ataupun rencana pembangunan. Mereka menginginkan adanya kepastian waktu, langkah teknis, serta realisasi penanganan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Persoalan banjir di kawasan Muktiharjo dan Karang Nias kini menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah, pengelola jalan tol, serta instansi teknis terkait.
Masyarakat berharap persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut tidak kembali menjadi agenda pembahasan tanpa penyelesaian nyata.
*Sebab bagi warga, yang dibutuhkan bukan lagi janji dan saling melempar kewenangan, melainkan solusi konkret agar terowongan dan akses jalan yang terdampak banjir dapat kembali digunakan dengan aman dan nyaman.*
