Indonesia Investigasi
SEMARANG – Upaya mediasi antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buser Indonesia bersama 14 mantan karyawan dengan manajemen PT Ziyi Jaya Group terkait dugaan belum dibayarkannya hak upah pekerja belum membuahkan hasil. Pertemuan yang berlangsung di kantor PT Ziyi Jaya Group, Jalan Syuhada Raya, Tlogosari, Kota Semarang, Senin (10/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB, berakhir tanpa kesepakatan.
Kedatangan LBH Buser Indonesia bersama 14 mantan karyawan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat undangan dan pengaduan para pekerja yang mengaku belum menerima pembayaran gaji sebagaimana hak mereka selama bekerja di perusahaan tersebut.
Dalam pertemuan itu, LBH Buser Indonesia hadir dengan didampingi kuasa hukum, Wahyu Surya Gading, S.H. Mereka bertemu dengan perwakilan HRD perusahaan, Dwi, guna meminta klarifikasi sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban pembayaran upah kepada para mantan karyawan.
Pada awalnya, proses mediasi berlangsung kondusif. Kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Namun, hingga pertemuan berakhir, belum ada keputusan maupun komitmen penyelesaian konkret terkait tuntutan pembayaran gaji 14 mantan karyawan tersebut.
*Situasi Mediasi Sempat Memanas*
Suasana pertemuan kemudian berubah setelah seorang pria bernama David memasuki ruangan mediasi. Kehadirannya dipertanyakan oleh kuasa hukum karena dinilai perlu ada kejelasan mengenai kapasitas dan kewenangannya dalam forum pembicaraan tersebut.
David disebut memperkenalkan diri sebagai mantan karyawan PT Ziyi Jaya Group. Situasi selanjutnya berkembang menjadi adu argumentasi setelah kuasa hukum meminta agar pembicaraan yang sedang berlangsung tidak dipotong atau diinterupsi.
Ketegangan semakin meningkat ketika muncul pernyataan yang menurut pihak LBH Buser Indonesia menyebut bahwa Bu Mila tidak akan memberikan sisa tunggakan gaji kepada karyawan yang sudah keluar dari perusahaan.
Pernyataan tersebut memicu keberatan dari pihak pendamping hukum dan para mantan karyawan. Mereka menilai persoalan pembayaran upah seharusnya dibahas secara serius dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan, bukan justru berkembang menjadi perdebatan yang menghambat mediasi.
Kuasa hukum juga mengaku menerima ucapan bernada kasar dan penghinaan yang dinilai menyerang profesinya sebagai advokat. Pihak LBH Buser Indonesia menyayangkan kejadian tersebut karena dianggap tidak mencerminkan sikap profesional dalam penyelesaian persoalan hubungan industrial.
Atas insiden itu, LBH Buser Indonesia menyatakan akan mempertimbangkan langkah pelaporan kepada pihak kepolisian terkait dugaan penghinaan dan tindakan tidak menyenangkan yang dialami kuasa hukum dalam forum tersebut.
*Somasi Kedua, LBH Buser Indonesia Siapkan Langkah Hukum*
Terlepas dari ketegangan yang terjadi selama mediasi, persoalan utama yang menjadi perhatian tetaplah dugaan belum dibayarkannya gaji 14 mantan karyawan PT Ziyi Jaya Group.
LBH Buser Indonesia menegaskan akan terus mengawal perjuangan para pekerja agar hak-hak mereka dipenuhi. Apabila setelah dilayangkannya somasi kedua perusahaan belum juga memberikan penyelesaian, pihak kuasa hukum bersama para mantan karyawan menyatakan siap menempuh langkah hukum lebih lanjut.
*Adapun langkah yang akan dipertimbangkan meliputi:*
1. Melaporkan persoalan ketenagakerjaan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk meminta pemeriksaan dan penanganan terkait dugaan belum dibayarkannya upah pekerja.
2. Menempuh jalur hukum melalui kepolisian apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam persoalan tersebut, dengan tetap mengacu pada hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak LBH Buser Indonesia berharap manajemen PT Ziyi Jaya Group menunjukkan itikad baik dengan menyelesaikan kewajiban pembayaran upah yang menjadi hak para mantan pekerja.
Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pengusaha memiliki kewajiban untuk membayarkan upah pekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, persoalan hak upah tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
*Redaksi Buka Ruang Hak Jawab*
Hingga berita ini diterbitkan, mediasi antara LBH Buser Indonesia bersama 14 mantan karyawan dan pihak PT Ziyi Jaya Group belum menghasilkan kesepakatan.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan klarifikasi dari manajemen PT Ziyi Jaya Group, termasuk pihak-pihak yang disebutkan dalam peristiwa tersebut, guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka bagi seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Kasus ini kini menjadi perhatian, terutama menyangkut kepastian pemenuhan hak upah para pekerja serta pentingnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mekanisme hukum yang berlaku.
