Indonesia Investigasi
PEKALONGAN – Warta global id – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, membeberkan hasil rapat konsultasi dengan Plt Bupati Pekalongan yang digelar sebagai tindak lanjut pendahuluan Musrenbang, Hal tersebut disampaikan kepada Wartawan Lingkar Jateng, Pada Rabu (1/4/2026) Sore, saat ditemui di Forum Netizen Julid, di salah satu kafe di kecamatan Kedungwuni.
Munir menjelaskan, Rapat yang diikuti pimpinan DPRD dan Sekda tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, mulai dari komitmen tata kelola pemerintahan hingga penyesuaian program pembangunan daerah.
“Di dalam rapat tersebut ada beberapa kesepakatan. Yang pertama, kita sepakat akan melaksanakan pemerintahan Kabupaten Pekalongan secara transparan dan bersih.” Tegasnya.
Di sisi lain, Lanjut Munir, program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan dituangkan dalam APBD 2026 tetap dilaksanakan, namun disesuaikan dengan dinamika yang berkembang.
“Dinamika itu di antaranya persoalan jalan. Sampai hari ini, penyelesaian jalan terkendala keterbatasan anggaran, ditambah momentum Lebaran kemarin yang juga belum bisa menutup kebutuhan perbaikan. Maka tadi disepakati kita akan mencicil penyelesaian jalan rusak, yang rusak berat kurang lebih sepanjang 99 kilometer.” Papar Munir.
Berdasarkan hasil pembahasan, jalan rusak berat di Kabupaten Pekalongan akan ditangani secara bertahap.
“Karena anggaran pemeliharaan jalan terbatas, maka kita sepakat menggeser anggaran pembangunan gedung DPRD sebesar Rp19,5 miliar untuk dialihkan ke perbaikan jalan rusak parah.” kata Munir.
Munir juga menyebutkan beberapa lokasi prioritas yang disebut-Sebut Rusak Berat.
“Lokasinya antara lain di Pantianom, kemudian dari BCA sampai pertigaan podo Kedungwuni (Ruas Gembong) , yang sering terdampak banjir. Lalu Simbang Wetan sampai Watusalam Pegandon, yang kondisinya sudah seperti sungai, itu akan kita coba selesaikan.”
Selain jalan, pemerintah daerah juga akan memetakan dan memprioritaskan perbaikan sejumlah jembatan yang dinilai mendesak.
“Tahun 2026 ini kita mulai, dan akan dilanjutkan di 2027 sebagai tahun infrastruktur.” Jelasnya.
Di sektor kesehatan, DPRD mendorong optimalisasi program Kesehatan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP.
Sementara itu, terkait rencana pemindahan Rumah Sakit Kraton ke Wiradesa, pihaknya mendesak eksekutif segera membentuk tim percepatan dan tim perpindahan.
“kami mendorong eksekutif segera membentuk tim percepatan dan tim perpindahan. Harapannya, awal 2027 rumah sakit di Wiradesa sudah aktif menggantikan RS Kraton.” ujarnya.
Terkait mekanisme pergeseran anggaran, Munir menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut masih bersifat awal dan akan segera ditindaklanjuti melalui penyusunan teknis serta pengajuan persetujuan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
“Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan pergeseran anggaran bisa ditetapkan dan ditandatangani Plt Bupati. Lalu bulan berikutnya sudah bisa mulai pelaksanaan kegiatan.” pungkasnya.
( Ari )
