Indonesia Investigasi
SAMARINDA – Suasana politik di Kalimantan Timur mendadak memanas setelah Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meluapkan kekecewaannya secara terbuka terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Pemicunya tidak main-main: sebanyak 49.000 warga Kota Samarinda terancam kehilangan akses layanan kesehatan setelah kepesertaan BPJS Kesehatan mereka dinonaktifkan secara sepihak.
Duduk Perkara: “Dibuang” Tanpa Koordinasi
Kisruh ini bermula saat skema pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu, yang sebelumnya ditanggung bersama melalui bantuan keuangan (bankeu) Provinsi, tiba-tiba dihentikan. Tanpa aba-aba yang jelas, puluhan ribu warga Samarinda mendapati status kepesertaan mereka tidak lagi aktif.
Andi Harun menilai langkah Pemprov Kaltim sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan mencederai rasa keadilan sosial.
“Ini bukan sekadar angka, ini nyawa manusia! Bagaimana bisa 49 ribu warga kami dibuang begitu saja dari sistem jaminan kesehatan tanpa ada koordinasi yang matang?” tegas Andi Harun dengan nada tinggi saat ditemui awak media.
Poin-Poin Kemarahan Wali Kota
Dalam pernyataannya, Andi Harun menyoroti beberapa kejanggalan yang dilakukan pihak Provinsi:
Pemutusan Sepihak: Tidak ada surat peringatan atau masa transisi yang diberikan kepada Pemkot Samarinda untuk mengantisipasi pengalihan anggaran.
Ketidakadilan Anggaran: Samarinda sebagai ibu kota provinsi dianggap seringkali dianaktirikan dalam pembagian bantuan keuangan, padahal beban pelayanan publik di kota ini sangat besar.
Nasib Warga Rentan: Warga yang sedang menjalani perawatan intensif atau cuci darah kini terkatung-katung karena kartu BPJS mereka tidak lagi bisa digunakan.
Respons Cepat Pemkot Samarinda
Tak ingin membiarkan warganya menderita, Andi Harun langsung menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan langkah darurat. Beliau menegaskan bahwa Pemkot Samarinda akan mencoba menyisir kembali APBD untuk menutupi lubang yang ditinggalkan Pemprov.
“Kalau Provinsi tidak mau bantu rakyat kami, kami sendiri yang akan pasang badan. Tapi jangan salahkan kami jika kami protes keras atas tata kelola pemerintahan provinsi yang berantakan ini,” tambahnya.
Dampak Sosial yang Nyata
Di lapangan, keresahan mulai menjalar. Beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit di Samarinda melaporkan adanya peningkatan keluhan dari pasien yang kaget saat mengetahui kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) mereka sudah nonaktif.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan “pembuangan” 49 ribu peserta BPJS tersebut. Publik kini menanti apakah ada mediasi antara kedua belah pihak, ataukah perseteruan ini akan terus meruncing di tengah tahun politik.
Sudirman
