Indonesia Investigasi
SEMARANG — Krisis banjir yang terus menghantui Sejumlah Terowongan baik Karangingas 1 dan Karangingas 2, kawasan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, kini menjadi sorotan serius. Persoalan ini bukan sekadar masalah genangan air, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat, tanggung jawab pengelolaan infrastruktur publik, serta keseriusan negara dalam melindungi warganya.
Di tengah banjir yang terus berulang, masyarakat justru dihadapkan pada situasi ironis: sejumlah instansi yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan infrastruktur dan tata air belum memberikan kepastian mengenai siapa yang harus bertanggung jawab.Sabtu, 14 November 2026
Nama Kepala Operasi Jasa Marga, Ahmad Basuni, turut menjadi sorotan. Masyarakat mendesak jajaran Jasa Marga memberikan penjelasan terbuka mengenai kewenangan pengelolaan terowongan bawah jalan tol, sistem drainase, serta langkah konkret untuk mengatasi banjir yang terus merugikan warga.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Jasa Marga pada Kamis (12/11/2026) dihadiri perwakilan masyarakat, Tim Kuasa Hukum Dr. Budiyono, S.H., M.H., CPM beserta Para Pejuang sejati, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, BBWS Pemali Juwana, serta pihak Jasa Marga.
Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan konkret mengenai pembagian tanggung jawab maupun jadwal penanganan banjir.
Perwakilan warga, Wahyudi, mengungkapkan kekecewaan atas penjelasan yang diterima masyarakat. Menurutnya, pihak Jasa Marga menyampaikan bahwa penanganan persoalan tersebut bukan kewenangan Jasa Marga, melainkan menjadi kewenangan Dinas PU dan BBWS.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang kini menuntut jawaban terbuka maupun tertulis:
Jika terowongan berada di bawah jalan tol, siapa yang bertanggung jawab memastikan fasilitas tersebut aman dan dapat digunakan masyarakat?
“Jasa Marga bilang itu sebetulnya bukan wewenangnya Jasa Marga, tetapi wewenang PU dan BBWS. Terus warga harus mengadu ke siapa? Dan terowongan tol itu milik siapa?” Tegas Wahyudi, perwakilan warga terdampak dengan nada tinggi saat di wawancara usai ikut hadir undangan Jasa Marga Kamis,12 November 2026
Masyarakat menilai persoalan kewenangan tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan persoalan banjir terus berlarut-larut.
Ironisnya, pada Sabtu malam (14/11/2026), hujan kembali mengguyur Semarang dan menyebabkan banjir parah di kawasan tersebut.
Genangan air meluas ke sejumlah Terowongan baik Jalan Karangingas, Tambak Dalem,Sejumlah sepeda motor dilaporkan mogok setelah nekat menerobos genangan air karena segera ingin sampai rumah. Aktivitas masyarakat terganggu, sementara akses transportasi warga kembali terancam.
Situasi ini memperlihatkan bahwa pertemuan dan koordinasi antarlembaga belum menghasilkan solusi nyata yang dirasakan masyarakat.
Bagi warga, banjir bukan lagi persoalan sesaat. Mereka menghadapi ancaman berulang terhadap keselamatan, kendaraan, pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Persoalan di sejumlah Terowongan baik Karangingas 1 dan 2 juga menjadi perhatian masyarakat pengguna sejumlah terowongan bawah jalan tol lainnya.
Warga menegaskan bahwa terowongan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat Muktiharjo Kidul dan pengguna jalan lainnya.
Oki Rinenggo Basuki, yang turut mewakili masyarakat terdampak, menyampaikan bahwa warga sudah terlalu lama menghadapi persoalan yang sama tanpa kepastian penyelesaian.
Menurut masyarakat, yang dibutuhkan saat ini bukan lagi pertemuan tanpa keputusan, melainkan tindakan nyata, pembagian kewenangan yang jelas, dan kepastian waktu penyelesaian.
Tim Kuasa Hukum warga, Dr. Budiyono, S.H., M.H., CPM, mendesak Jasa Marga, Dinas PU, dan BBWS Pemali Juwana untuk tidak berhenti pada pertemuan koordinasi.
Ketiga pihak diminta membuat kesepakatan serta pernyataan tertulis yang memuat pembagian tanggung jawab, langkah teknis penanganan, pembiayaan, dan tenggat waktu pelaksanaan.
“Jasa Marga, Dinas PU, dan BBWS harus membuat kesepakatan dan pernyataan tertulis. Pembagian tanggung jawab, langkah penanganan, pembiayaan, dan tenggat waktu penyelesaian harus ditetapkan secara transparan,” Tegas Dr. Budiyono.SH.MH.CPM
Ia menilai persoalan ini harus ditangani secara serius agar masyarakat tidak terus menjadi korban akibat ketidakjelasan koordinasi antarlembaga.
Masyarakat mendesak langkah-langkah berikut:
Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang turun tangan.
Pemerintah diminta menjadi koordinator penyelesaian dan memastikan setiap instansi menjalankan kewenangannya.
Jasa Marga, Dinas PU, dan BBWS membuat kesepakatan tertulis. Harus ada pembagian tanggung jawab yang transparan, termasuk siapa yang menangani drainase, pompa, gorong-gorong, dan sistem pengendalian air.
Pompa darurat segera dikerahkan. Sistem pemompaan yang memadai harus disiapkan untuk menghadapi hujan deras maupun banjir rob.
Audit teknis dan hidrologi independen dilakukan. Dampak pembangunan infrastruktur tol dan Kampus Politeknik terhadap sistem tata air harus diperiksa secara objektif dan terbuka.
Pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti. Warga menyatakan telah menyampaikan persoalan ini kepada Kelurahan Muktiharjo Kidul, pihak kecamatan, DPRD Kota Semarang serta Pemerintah Kota Semarang.
Jika dalam tujuh hari tidak ada tindakan nyata, warga berencana membawa persoalan tersebut ke DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Kini perhatian masyarakat tertuju pada jajaran pimpinan Jasa Marga, termasuk Kepala Operasi Jasa Marga Ahmad Basuni.
Masyarakat membutuhkan penjelasan yang tegas : bagaimana status kewenangan pengelolaan terowongan tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas sistem drainase dan pengendalian banjir, serta tindakan apa yang akan segera dilakukan untuk melindungi pengguna jalan?
Jasa Marga, Dinas PU, BBWS Pemali Juwana, dan pemerintah daerah perlu duduk bersama bukan sekadar untuk membahas kewenangan, melainkan untuk menetapkan tindakan yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Persoalan ini juga perlu mendapat perhatian pemerintah pusat apabila kewenangan penanganannya melibatkan pengelolaan infrastruktur jalan tol dan sistem sumber daya air lintas lembaga.
Banjir yang terus berulang di Terowongan Karangengas merupakan persoalan serius yang tidak boleh dinormalisasi. Ketika masyarakat harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk melewati akses jalan sehari-hari, maka penyelesaian tidak boleh terus tertunda oleh perdebatan kewenangan.
Wahyudi menyampaikan pesan tegas mewakili masyarakat terdampak:
“Kami warga kecil, hanya minta jalan kami tidak banjir. Kalau negara hadir, tolong jangan hanya hadir di ruang rapat, tetapi hadir di terowongan saat banjir.”
Pesan masyarakat tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan.
Sudah cukup warga menjadi korban. Sudah cukup masyarakat menunggu. Saatnya Jasa Marga dan seluruh instansi terkait menunjukkan tanggung jawab melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan dan rapat koordinasi.
TIM KHUSUS JATENG & DIY — MELAPORKAN
