Cilacap, Jawa Tengah – Kabupaten Cilacap terus berupaya menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan langkah-langkah strategis yang signifikan. Pada tahun 2024, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Cilacap telah dibentuk beserta sekretariatnya, untuk memainkan peran kunci dalam koordinasi dan implementasi program-program intervensi.
Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri, pada Senin (19/2/2024), menjelaskan bahwa selama periode pelaporan terakhir, pemerintah kabupaten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 447.896.505.214 untuk intervensi penanggulangan kemiskinan. Verifikasi data Program Perlindungan dan Pemberdayaan Komunitas Ekonomi Kerakyatan (P3KE) tahun 2023 telah dilakukan, menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Pada langkah-langkah mendatang, pemerintah kabupaten berencana untuk meningkatkan pemetaan dan sinkronisasi program serta kegiatan intervensi kemiskinan. Permohonan data Regsosek akan diperluas hingga tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Desa/Kelurahan, untuk memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Awaluddin menambahkan bahwa sebagai bagian dari strategi ini, pendampingan khusus akan diberikan untuk 37 Desa Prioritas 1 dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Rapat koordinasi Tim Pokja TKPK dan sosialisasi serta pelatihan aplikasi SEPAKAT juga akan diadakan untuk memperkuat akses data dan koordinasi antar lembaga.
Data statistik menunjukkan fluktuasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cilacap dalam beberapa tahun terakhir. Persentase penduduk miskin mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 11,67%, dan sedikit menurun menjadi 10,99% pada tahun 2023. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem di Cilacap mengalami peningkatan dari 1,20% pada tahun 2021 menjadi 2,19% pada tahun 2022, menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terfokus dan efektif.
Komitmen Kabupaten Cilacap dalam mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan, diharapkan angka kemiskinan di wilayah ini terus menurun, membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan kualitas hidup penduduknya.
(Dn/Kominfo/Jumardin)
