Disusun Oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.HI,
Indonesia Investigasi
Istilah “whistleblower” merujuk pada individu yang mengungkap tindakan ilegal, tidak etis, atau penyalahgunaan wewenang dalam organisasi tempat mereka bekerja. Dalam konteks “whistleblower internal”, pelapor berasal dari dalam institusi itu sendiri, seperti karyawan atau pejabat, dengan akses langsung terhadap informasi penting. Mekanisme ini memiliki potensi yang kuat sebagai upaya preventif dalam mengawal pelaksanaan UU TNI yang baru disahkan, khususnya ketika militer diberi peran kepemimpinan di institusi sipil.
Keputusan untuk memungkinkan prajurit aktif TNI menduduki jabatan di institusi sipil memunculkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan wewenang. Dari segi hukum, peran whistleblower internal dapat menjadi alat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan secara etis dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum. Perlindungan hukum bagi pelapor juga telah diatur di Indonesia melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan jaminan kepada individu yang melaporkan pelanggaran.
Mekanisme whistleblower internal di institusi sipil atau militer berfungsi sebagai deteksi dini terhadap potensi penyimpangan seperti korupsi, nepotisme, atau pelanggaran hak-hak masyarakat. Dalam hal ini, pelapor tidak hanya berperan sebagai penjaga integritas organisasi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Keberanian individu untuk mengungkap penyimpangan perlu didukung oleh sistem yang melindungi identitas mereka dan memberikan jaminan keamanan.
Namun, implementasi whistleblower internal dalam lingkungan yang hierarkis seperti institusi militer menghadapi tantangan yang signifikan. Budaya kepatuhan terhadap komando dapat menjadi penghalang bagi pelapor untuk berbicara. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang anonim dan independen yang memungkinkan anggota TNI melapor tanpa rasa takut akan pembalasan. Platform digital yang aman dapat menjadi solusi untuk mendukung mekanisme ini.
Secara preventif, whistleblower internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai penguat akuntabilitas institusi. Kepemimpinan militer di institusi sipil memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa prinsip demokrasi tidak terancam. Mekanisme pelaporan internal yang efektif dapat menjadi bagian integral dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memperkuat stabilitas dan tata kelola institusi negara.
Dari perspektif masyarakat sipil, penguatan whistleblower internal juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan antara militer dan institusi sipil. Hal ini memberikan ruang bagi publik untuk turut mengawasi pelaksanaan UU TNI yang baru disahkan, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Pengawasan ini tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas demokrasi, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara.
Dengan penguatan regulasi dan perlindungan bagi whistleblower internal, UU TNI yang baru disahkan memiliki peluang untuk tetap berjalan secara etis dan transparan. Integrasi mekanisme ini dalam kebijakan dan struktur organisasi adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa kepemimpinan militer di institusi sipil tidak menjadi ancaman bagi demokrasi, melainkan menjadi mitra dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik. Langkah ini adalah kunci untuk menjaga harmoni antara kekuatan militer dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
Zahrul
