Tolak Mobil Dinas Baru, Bupati Bireuen Alihkan Rp 4 Milyar untuk Bangun Rumah Duafa

Indonesia Investigasi

 

Bireuen – Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menunjukkan komitmen nyata dalam mengutamakan kepentingan masyarakat. Belum genap sebulan sejak dilantik, ia bersama Wakil Bupati, Ir. H. Razuardi MT, menegaskan menolak pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan daerah. Anggaran yang semula direncanakan untuk pembelian kendaraan dinas dalam APBK Perubahan 2025, sebesar Rp4 miliar, diputuskan dialihkan untuk program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga duafa.

 

Bacaan Lainnya

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Mukhlis saat berbincang dengan sejumlah wartawan di kediamannya pada Selasa, 18 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan tidak akan mengusulkan pembelian kendaraan dinas baru selama masa jabatannya lima tahun ke depan.

 

“Kami sudah sepakat, tidak ada anggaran pembelian mobil dinas baru. Dana yang ada lebih baik kita manfaatkan untuk membangun rumah layak bagi warga miskin di Bireuen,” ujar Mukhlis yang didampingi Wakil Bupati.

 

Sebagai solusi, mereka memilih menggunakan kendaraan pribadi serta mobil dinas lama yang masih layak pakai untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Kebijakan ini, menurut Mukhlis, merupakan bentuk keprihatinan atas keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini lebih difokuskan pada sektor-sektor prioritas masyarakat.

 

“Dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, kami rasa tidak tepat jika membeli kendaraan baru. Masih banyak kebutuhan rakyat yang jauh lebih penting,” jelas Mukhlis, politisi Partai Golkar itu.

 

Ia juga menyebutkan bahwa langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran negara dan daerah.

 

“Presiden telah menegaskan agar setiap rupiah APBN maupun APBD digunakan secara bijak. Jadi, daripada membeli mobil baru, lebih baik kita tuntaskan persoalan rumah tidak layak huni yang masih banyak di Bireuen,” tegasnya.

 

Mukhlis berharap, keputusan ini bisa menjadi contoh bagi pejabat lain untuk mendahulukan kebutuhan masyarakat di atas fasilitas pribadi.

 

“Kita ingin anggaran pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Kalau kita bisa menghemat, kenapa tidak? Toh, kendaraan dinas lama masih berfungsi dengan baik,” pungkasnya.

 

Teuku Fajar Al-Farisyi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *