120 Hari Menunggu Tanpa Kepastian, Ridddo Disebut Pernah Berjanji Kembalikan Uang, Warga Aek Nabara Geram
indonesiainvestigasi.com – LABUHANBATU, SUMATERA UTARA –Dugaan praktik penipuan dengan modus menjanjikan pekerjaan di lingkungan perkebunan PTPN IV Regional I N8, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, menjadi sorotan dan memicu kemarahan keluarga Asty serta sejumlah warga di kawasan Aek Nabara dan Bulu Cina.
Persoalan tersebut mencuat setelah seorang warga berinisial Ridddo diduga meminta uang sebesar Rp2.500.000 kepada keluarga Asty dengan dalih dapat membantu suaminya, Andy, memperoleh pekerjaan di perkebunan PTPN IV Regional I N8.
Bahkan, menurut keterangan keluarga Asty, Ridddo disebut-sebut memberikan jaminan bahwa Andy dapat langsung bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Janji tersebut tentu menjadi harapan besar bagi keluarga Asty. Dengan adanya kepastian yang disampaikan Ridddo, keluarga akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp2,5 juta sebagaimana yang diminta.
Namun, harapan untuk mendapatkan pekerjaan justru berubah menjadi persoalan yang berkepanjangan.
Hingga kurang lebih 120 hari berlalu, Andy disebut belum juga mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan. Sementara uang yang telah diserahkan kepada Ridddo juga belum dikembalikan kepada pihak keluarga.
Kondisi tersebut membuat keluarga Asty merasa dirugikan, kecewa, dan mempertanyakan keseriusan Ridddo dalam mempertanggungjawabkan perkataannya.
JANJI KEMBALIKAN UANG DIDUGA KEMBALI TIDAK DITEPATI.
Persoalan semakin memanas ketika Ridddo disebut pernah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan uang tersebut sekaligus menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin, 16 November 2026, di hadapan orang tua Asty dan sejumlah warga, Ridddo disebut menyampaikan kesanggupannya untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya.
“Saya akan pulangkan uang tersebut besok kepada Asty,” demikian pernyataan Ridddo sebagaimana dituturkan pihak keluarga.
Pernyataan tersebut sempat memberikan harapan bahwa persoalan akan segera selesai tanpa harus berlanjut ke proses hukum.
Namun, menurut keluarga Asty, janji pengembalian uang tersebut kembali tidak terealisasi. Hingga berita ini disusun, keluarga mengaku belum menerima pengembalian uang sebagaimana yang dijanjikan.
Keluarga pun mempertanyakan sampai kapan mereka harus menunggu dan berapa kali lagi janji harus diberikan tanpa kepastian penyelesaian.
Bagi keluarga Asty, persoalan ini bukan semata-mata mengenai nominal Rp2,5 juta. Mereka menilai persoalan tersebut menyangkut kepercayaan, tanggung jawab, serta dugaan penggunaan janji pekerjaan untuk memperoleh sejumlah uang dari masyarakat.
WARGA AEK NABARA DAN BULU CINA GERAM.
Tidak hanya keluarga yang merasa kecewa. Sejumlah warga di kawasan Bulu Cina dan Aek Nabara juga dikabarkan geram setelah mendengar persoalan tersebut.
Menurut warga, apabila benar seseorang meminta uang dengan menjanjikan pekerjaan, tetapi pekerjaan tidak terealisasi dan uang tidak dikembalikan sebagaimana kesepakatan, persoalan tersebut harus mendapatkan perhatian serius.
Warga menilai praktik menjanjikan pekerjaan dengan meminta sejumlah uang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Mereka juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengaku mampu memasukkan seseorang bekerja di perusahaan perkebunan dengan meminta uang terlebih dahulu tanpa adanya mekanisme perekrutan resmi.
“Kalau memang tidak bisa memberikan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan, uang yang sudah diterima harus dipertanggungjawabkan. Jangan masyarakat terus diberikan janji tanpa kepastian,” demikian sikap warga sebagaimana disampaikan kepada keluarga.
Warga pun menyatakan dukungan terhadap keluarga Asty apabila memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
KELUARGA ASTY SIAP LAPORKAN KE APARAT PENEGAK HUKUM.
Merasa tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas, keluarga Asty menyatakan siap menempuh jalur hukum dengan melaporkan Ridddo kepada aparat penegak hukum (APH).
Keluarga berharap laporan tersebut nantinya dapat ditindaklanjuti secara profesional sehingga duduk perkara menjadi terang dan pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keluarga juga berharap aparat penegak hukum dapat mendalami seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari permintaan uang sebesar Rp2,5 juta, janji pekerjaan dengan status PKWT, hingga pernyataan kesanggupan mengembalikan uang yang disebut belum dipenuhi.
Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya unsur tindak pidana, keluarga berharap proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Mereka juga mengimbau masyarakat agar tidak menjadi korban praktik serupa dengan selalu memastikan informasi lowongan pekerjaan melalui saluran resmi perusahaan.
PTPN IV REGIONAL I N8 DIMINTA BERIKAN PENJELASAN.
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme perekrutan tenaga kerja di lingkungan PTPN IV Regional I N8.
Pihak perkebunan diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai prosedur penerimaan pekerja dengan status PKWT, termasuk memastikan apakah Ridddo memiliki hubungan, kewenangan, atau keterlibatan resmi dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Penegasan dari pihak perusahaan penting agar masyarakat tidak terjebak dalam janji pihak-pihak yang mengatasnamakan kemampuan memasukkan seseorang bekerja di perusahaan.
Perusahaan juga diharapkan mengingatkan masyarakat bahwa proses penerimaan tenaga kerja harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
JANGAN BIARKAN JANJI PEKERJAAN MERUGIKAN MASYARAKAT.
Kasus yang dikeluhkan keluarga Asty ini menjadi pengingat bahwa janji pekerjaan yang disertai permintaan uang perlu diwaspadai.
Masyarakat berhak memperoleh informasi perekrutan yang transparan, sementara setiap pihak yang menerima uang berdasarkan suatu kesepakatan wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya.
Keluarga Asty berharap persoalan ini tidak berhenti pada janji demi janji. Mereka menginginkan penyelesaian nyata, baik melalui pengembalian uang maupun proses hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Sementara itu, Ridddo masih perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan menjelaskan duduk perkara dari sudut pandangnya.
Penulis : Chairul Ritonga
