Jakarta.Indonesia Investigasi – Ribuan guru madrasah dan guru swasta datang dari berbagai kabupaten dan provinsi di Indonesia swasta menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda. Mereka membawa tiga tuntutan utama yang menjadi harapan bersama para guru madrasah, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Dalam aksi damai tersebut, mereka menuntut agar pemerintah segera menerbitkan regulasi yang memungkinkan guru madrasah dan sekolah swasta diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tiga aspirasi utama yang disampaikan dalam aksi damai tersebut meliputi: 1. Pengangkatan ASN/PPPK bagi seluruh guru madrasah swasta yang memiliki SK Inpassing, 2. Pengakuan masa kerja bagi seluruh guru sertifikasi inpassing di madrasah swasta, 3. Pembayaran selisih tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) inpassing tahun 2012–2014.
Sekitar 25.000 guru yang tergabung dalam empat organisasi profes, Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), memadati kawasan tersebut.
Aksi damai dimulai dengan long march dari Masjid Istiqlal menuju Patung Kuda sambil membawa berbagai poster berisi aspirasi dan tuntutan.
Ketua Umum PGMM, Tedi Malik, menegaskan bahwa selama ini guru madrasah dan guru swasta belum mendapatkan perlakuan tidak adil dalam kebijakan pemerintah.
“ Kita tidak diberi akses untuk bisa sama seperti madrasah atau sekolah negeri, misalnya jadi PPPK, kita tidak bisa mendaftar karena regulasi membatasi hanya sekolah pemerintah saja yang bisa mendaftar,” terangnya.
Tedi Malik, juga menegaskan bahwa selama ini guru madrasah dan guru swasta belum mendapatkan perlakuan adil dalam kebijakan pemerintah.
“Hari ini saya sampaikan bahwa guru madrasah swasta selalu dikecualikan oleh kebijakan afirmatif pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata Tedi.
Tedi menilai, regulasi yang ada justru membuat para guru madrasah dan swasta tidak memiliki kesempatan sama untuk diangkat menjadi ASN.
“Kita tidak diberi akses untuk bisa sama seperti madrasah atau sekolah negeri, misalnya jadi PPPK, kita tidak bisa mendaftar karena regulasi membatasi hanya sekolah pemerintah saja yang bisa mendaftar,” pungkasnya.
Sementara itu Muhammad Zein, atau akrab di panggil Bang Zen menyuarakan hal serupa. Ia menilai sudah saatnya tidak ada pembeda antara guru negeri dan swasta. Aksi damai ini merupakan bentuk perjuangan para guru madrasah swasta yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi, namun belum mendapatkan keadilan dalam hal kesejahteraan.
Sudah saatnya tidak ada lagi pengkotak-kotakan status guru, negeri dan swasta sama. Ketika negeri diangkat jadi PPPK mestinya madrasah swasta juga diangkat jadi PPPK,” ujar Zein.
Menurut Zein, guru madrasah dan guru swasta memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik generasi bangsa. “Kita punya hak dan tanggung jawab yang sama mendidik anak-anak negeri ini. Tapi kenapa perhatian negara masih diskriminatif,” katanya.
Oleh karena itu kepada Pak Prabowo dan menteri keuangan yang baru mereka sudah komitmen untuk agar 2026 memberikan afirmasi yang sama negeri dan swasta. Oleh karena itu tuntutan kita sama yaitu PPPK,” tegasnya.
Dukungan serupa datang dari Ketua PGIN, Sutikno, yang menyebut aksi damai ini merupakan puncak dari perjuangan panjang para guru.
Sebelumnya, berbagai organisasi guru telah melakukan audiensi dengan Komisi VIII DPR RI dan Badan Legislasi. “Harapan kita puncaknya pada 2025 ini seluruh guru madrasah swasta di PPPK-kan. Terkait anggaran, ini sangat mudah. MBG saja bisa terlaksana apalagi mensejahterakan guru,” tegas Sutikno.
Para perwakilan organisasi guru berharap dapat bertemu langsung dengan pihak istana untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Para guru berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti aspirasi mereka agar keadilan dan kesejahteraan bagi tenaga pendidik madrasah swasta dapat terwujud secara nyata
“Ada ribuan guru inpassing yang mengabdi di madrasah swasta di seluruh Indonesia. Mereka berorasi untuk menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto dengan harapan dapat diangkat menjadi ASN atau PPPK, serta menuntut keadilan dalam pemberian kesejahteraan,” ujarnya ditengah-tengah para demonstran.
( Bang Zen)
