Produk Lokal Harus Naik Kelas, Pemkab Aceh Barat Dorong Perlindungan Merek dan Sertifikasi Halal

 

Indonesia Investigasi 

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif melalui perlindungan kekayaan intelektual dan sertifikasi halal bagi produk lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan sertifikat halal bagi pelaku ekonomi kreatif yang berlangsung di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat, Senin (16/11/2026).

 

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Ruswaidi, S.STP., M.Si.

 

Dalam sambutannya, Ruswaidi menyampaikan bahwa perlindungan kekayaan intelektual dan sertifikasi halal merupakan aspek penting yang perlu dipahami oleh para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing produk.

 

Menurutnya, Aceh Barat memiliki beragam potensi ekonomi kreatif, mulai dari sektor kuliner, makanan dan minuman olahan hingga produk kerajinan (kriya) yang dihasilkan melalui keterampilan serta kreativitas masyarakat.

 

Potensi tersebut, kata Ruswaidi, perlu terus dikembangkan dengan memperhatikan kualitas, identitas produk, perlindungan hukum serta kepercayaan konsumen.

 

Ia menegaskan, perlindungan kekayaan intelektual, khususnya terhadap merek, nama produk dan desain, menjadi hal yang sangat penting agar identitas usaha memiliki kepastian hukum dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

 

Selain itu, sertifikasi halal juga memiliki peran strategis bagi pelaku usaha makanan dan minuman. Tidak hanya memberikan kepastian kepada konsumen mengenai kehalalan produk, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas peluang pemasaran.

 

“Karena itu, kami berharap para pelaku usaha mulai memberikan perhatian terhadap hal ini. Jangan hanya berfokus pada produksi dan penjualan, tetapi pastikan merek dan identitas usaha terlindungi serta persyaratan sertifikasi halal dipenuhi sesuai ketentuan,” ujar Ruswaidi.

 

Pada kesempatan tersebut, Ruswaidi juga meminta Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga agar melakukan pendataan serta mengidentifikasi kebutuhan para pelaku usaha. Selain itu, dinas terkait diharapkan dapat memberikan pendampingan dan membantu menindaklanjuti proses pendaftaran merek maupun pengurusan sertifikasi halal bagi produk yang membutuhkan.

 

Ia turut mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk serta memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana berkonsultasi dan memahami berbagai bentuk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

 

Ruswaidi berharap, melalui upaya pendampingan dan fasilitasi tersebut, produk-produk unggulan lokal Aceh Barat tidak hanya dikenal di tingkat daerah, tetapi juga mampu bersaing dan menembus pasar yang lebih luas.

Pos terkait