Indonesia Investigasi
ACEH – Polemik terkait penetapan desil dalam program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kian menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, khususnya kalangan ekonomi lemah. Sejumlah warga mengeluhkan hasil pendataan yang dinilai tidak tepat sasaran, di mana masyarakat kurang mampu justru masuk dalam kategori desil tinggi (8–10), sementara sebagian kalangan yang dinilai lebih mampu malah berada di desil rendah (1–5).
Kondisi ini memicu kekecewaan dan keresahan, mengingat penentuan desil sangat berpengaruh terhadap akses layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah. Banyak warga merasa dirugikan karena berpotensi kehilangan hak atas jaminan kesehatan akibat kesalahan klasifikasi tersebut.
Menanggapi hal ini, Advokat muda Riki Iswandi menyampaikan kritik keras terhadap pihak pemerintah yang dinilai kurang cermat dalam melakukan pendataan dan verifikasi.
“Ini persoalan serius. Bagaimana mungkin masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru ditempatkan di desil 8 sampai 10, sementara yang tergolong mampu malah berada di desil 1 hingga 5. Ini jelas tidak adil dan mencederai rasa keadilan sosial,” tegas Riki.
Ia juga menilai bahwa sistem pendataan yang digunakan perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, kesalahan dalam penetapan desil tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
“Pemerintah harus segera turun tangan, melakukan verifikasi ulang data di lapangan, dan membuka ruang pengaduan yang transparan bagi masyarakat. Jangan sampai kebijakan ini justru menyulitkan rakyat kecil,” tambahnya.
Riki juga mengingatkan bahwa program JKA sejatinya merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.
Di sisi lain, masyarakat berharap adanya solusi cepat dari pemerintah agar polemik ini tidak berlarut-larut. Mereka meminta adanya kejelasan serta perbaikan sistem pendataan, sehingga program JKA benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan.
Polemik ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, mengingat kepercayaan publik terhadap program sosial sangat bergantung pada keadilan dan ketepatan dalam implementasinya. Jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan persoalan ini akan terus meluas dan memicu ketidakpuasan di tengah masyarakat.(Red)
