Indonesia Investigasi
JAKARTA — Dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum cukup untuk memberikan vonis akhir mengenai keberhasilan pemerintahannya. Namun, rentang waktu tersebut dinilai sudah memadai untuk membaca arah kepemimpinan, karakter pemerintahan, prioritas kebijakan, serta kemampuan pemerintah menerjemahkan visi politik menjadi kebijakan publik.
Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Dengan pengalaman panjang sebagai prajurit, pengusaha, pimpinan partai politik, calon presiden, hingga akhirnya menjadi kepala negara, Prabowo memasuki pemerintahan dengan modal politik yang relatif kuat.
Persoalan yang kini menjadi perhatian bukan sekadar berapa banyak program yang telah diluncurkan, melainkan apakah pemerintahannya mampu membangun negara yang kuat, bukan hanya pemerintahan yang kuat.
*Modal Politik dan Karakter Kepemimpinan*
Salah satu karakter yang melekat pada Prabowo adalah daya juang. Setelah mengalami kekalahan dalam sejumlah pertarungan politik, ia tetap bertahan dan kembali ke arena hingga akhirnya memenangkan Pilpres 2024.
Pengalaman panjang tersebut turut membentuk cara pandangnya terhadap negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, mulai dari perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perang dagang hingga perebutan sumber daya strategis, gagasan mengenai kemandirian nasional menjadi semakin relevan.
Namun, kekuatan seorang presiden tidak dengan sendirinya membuat negara menjadi kuat. Negara yang kuat membutuhkan hukum yang bekerja, birokrasi profesional, pendidikan berkualitas, ekonomi produktif, penguasaan teknologi, pengendalian korupsi serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
*MBG dan Tantangan Tata Kelola*
Sejumlah agenda besar menjadi perhatian pemerintahan Prabowo, antara lain swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, pembangunan manusia dan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
MBG menjadi salah satu simbol paling menonjol dari pemerintahan Prabowo. Program tersebut tidak hanya ditempatkan sebagai bantuan makanan, tetapi sebagai investasi bagi generasi masa depan.
Dalam rancangan APBN 2026, program MBG ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.
Besarnya cakupan program tersebut sekaligus menghadirkan tantangan tata kelola. Program yang menyangkut makanan bagi puluhan juta anak membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, tenaga profesional serta sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat.
Sejumlah kasus dugaan keracunan makanan di berbagai daerah menjadi peringatan bahwa skala besar sebuah program harus diimbangi profesionalisme dan pengawasan yang kuat.
Prinsipnya sederhana: semakin besar ambisi sebuah kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan profesionalismenya.
*Swasembada Pangan Harus Terukur*
Swasembada pangan juga menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Pemerintah menyatakan terjadi peningkatan produksi serta cadangan beras. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.
Capaian tersebut penting, tetapi ukuran keberhasilan swasembada pangan tidak semata-mata berada pada jumlah beras yang tersimpan di gudang pemerintah.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah petani menjadi lebih sejahtera, apakah harga pangan tetap terjangkau bagi konsumen, apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan, serta apakah ketergantungan terhadap impor benar-benar berkurang tanpa mengganggu stabilitas harga.
Karena itu, evaluasi terhadap kebijakan pangan membutuhkan data empiris yang akurat dan lengkap, bukan sekadar klaim politik.
Swasembada seharusnya dipahami sebagai kemampuan membangun ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Petani harus memperoleh keuntungan yang layak, konsumen terlindungi, infrastruktur pertanian diperkuat, teknologi berkembang dan generasi muda memiliki ketertarikan terhadap sektor pertanian modern.
*Negara Kuat Tidak Berarti Kekuasaan Tanpa Kontrol*
Prabowo tampaknya memiliki keyakinan kuat terhadap pentingnya negara yang berdaya. Gagasan tersebut memiliki relevansi dalam situasi ketika negara dituntut mampu menghadapi berbagai kepentingan ekonomi dan politik.
Namun, konsep negara kuat memiliki dua sisi.
Di satu sisi, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, memberikan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.
Di sisi lain, kekuatan negara dapat menjadi persoalan apabila berkembang menjadi kekuasaan yang terlalu dominan tanpa kontrol institusional.
Karena itu, tantangan pemerintahan Prabowo bukan sekadar memperkuat pemerintah, tetapi memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.
Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang efektif sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan presiden yang kuat sekaligus pers yang bebas, parlemen yang mampu menjalankan fungsi pengawasan serta lembaga hukum yang independen.
Kekuatan negara tanpa mekanisme kontrol berisiko berubah menjadi kekuasaan yang berlebihan.
*Koalisi Besar dan Ruang Kritik*
Kemampuan Prabowo merangkul berbagai kekuatan politik menjadi salah satu karakter penting dalam pemerintahannya. Koalisi pemerintahan yang besar memberikan keuntungan berupa stabilitas politik dan dukungan parlementer.
Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan paradoks bagi kehidupan demokrasi. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal di parlemen.
Padahal, oposisi yang sehat bukanlah musuh pemerintah. Keberadaan oposisi diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan koreksi.
Karena itu, stabilitas politik seharusnya tidak dibayar dengan menyempitnya ruang kritik. Pemerintah justru membutuhkan kritik agar berbagai kebijakan dapat diperbaiki sebelum menimbulkan persoalan yang lebih besar.
*Tantangan Utama Ada pada Eksekusi*
Pemerintahan Prabowo tidak kekurangan gagasan dan agenda besar. Persoalannya adalah kemampuan mesin birokrasi melaksanakan berbagai agenda tersebut secara bersamaan.
Menteri seharusnya tidak hanya menjadi pelaksana perintah presiden. Menteri juga berfungsi sebagai penyaring, penerjemah sekaligus penguji setiap gagasan kebijakan.
Dalam kabinet yang sehat, seorang menteri semestinya mampu menyampaikan apabila sebuah kebijakan dapat dilakukan, terlalu mahal, berisiko, perlu ditunda atau harus menggunakan pendekatan berbeda.
Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu mengatakan setuju. Perbedaan pendapat dalam ruang rapat justru diperlukan agar keputusan pemerintah memiliki pertimbangan yang matang. Setelah keputusan ditetapkan, barulah seluruh jajaran bekerja secara bersama-sama.
Karena itu, kualitas kabinet seharusnya tidak diukur dari banyaknya tokoh terkenal ataupun besarnya koalisi politik, melainkan dari hasil kerja yang dirasakan masyarakat.
Ukuran tersebut antara lain berapa banyak persoalan yang berhasil diselesaikan, seberapa efektif anggaran digunakan, berapa banyak kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat, serta sejauh mana birokrasi menjadi lebih sederhana dan profesional.
*Lima Catatan untuk Pemerintahan Prabowo*
Memasuki tahun-tahun berikutnya, setidaknya terdapat lima hal yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, pemerintah tidak boleh terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Indonesia membutuhkan institusi yang kuat karena masa jabatan presiden akan berakhir, sementara institusi negara harus terus berjalan.
Kedua, meritokrasi perlu diperkuat. Loyalitas politik tidak boleh mengalahkan kompetensi profesional. Negara yang besar membutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas untuk mengelolanya.
Ketiga, disiplin fiskal harus dijaga. Program populis memang dapat memperoleh dukungan masyarakat, tetapi setiap pengeluaran negara harus memiliki manfaat sosial yang jelas.
Keempat, komunikasi publik perlu diperbaiki. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik karena kritik merupakan bagian dari mekanisme koreksi.
Kelima, negara kuat tidak boleh dimaknai sebagai pemerintah yang tidak boleh dikritik. Pemerintah yang percaya diri justru seharusnya tidak takut terhadap kritik.
*Rakyat Menunggu Hasil, Bukan Sekadar Program*
Lalu, bagaimana dua tahun pemerintahan Prabowo harus dinilai?
Sejumlah agenda besar patut diapresiasi, khususnya keberanian pemerintah menetapkan ketahanan pangan, penguatan program gizi dan kemandirian ekonomi sebagai prioritas. Pemerintah juga mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian.
Namun, terlalu dini memberikan kesimpulan final bahwa seluruh agenda tersebut telah berhasil. Sebagian besar program besar pemerintahan Prabowo masih berada pada tahap pembangunan fondasi dan menunjukkan arah kebijakan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu pidato, program, proyek maupun besarnya koalisi politik. Masyarakat menunggu hasil konkret.
Apakah anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan gizi yang lebih baik? Apakah petani semakin sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah ruang korupsi semakin sempit? Dan apakah birokrasi semakin profesional?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini semakin mudah disampaikan masyarakat melalui ruang publik dan media sosial.
*Dari Kekuasaan Menuju Peradaban*
Prabowo memiliki gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati. Obsesi tersebut dibutuhkan dalam membangun bangsa yang memiliki cita-cita besar.
Namun, tantangan terbesarnya adalah mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tahun-tahun berikutnya akan menjadi periode penting untuk melihat apakah kemenangan politik yang diperoleh melalui pemilu dapat diikuti keberhasilan mewujudkan janji dan agenda pemerintahan.
Sejauh ini, Prabowo telah menunjukkan kemampuan mengonsolidasikan kekuasaan. Tantangan berikutnya adalah memenangkan kepercayaan sejarah.
Seorang presiden pada akhirnya tidak dikenang hanya karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkan. Ia akan dikenang karena bagaimana kekuasaan tersebut digunakan.
Dan ukuran paling sederhana tetap berada pada pertanyaan rakyat biasa: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”
*Evaluasi Kabinet Menjelang 2029*
Di tengah mulai munculnya dinamika politik menuju Pemilu 2029, evaluasi terhadap kinerja para pembantu presiden menjadi semakin penting.
Presiden dinilai perlu memastikan setiap menteri memiliki kapasitas, profesionalisme dan kemampuan menjalankan tugas sesuai bidangnya. Apabila terdapat pejabat yang tidak efektif atau tidak memiliki kompetensi memadai, evaluasi dan pergantian menjadi bagian dari mekanisme pemerintahan.
Ibarat sebuah tim sepak bola, pemain yang tidak mampu menjalankan perannya perlu digantikan dengan pemain yang memiliki kemampuan lebih baik.
Profesionalisme dan prinsip meritokrasi dinilai harus ditempatkan di atas loyalitas yang hanya berorientasi menyenangkan atau memuji pimpinan.
Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers
