Indonesia Investigasi
Disusun oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.HI,
Dalam lingkup ketenagakerjaan, buruh memegang peranan fundamental sebagai roda penggerak perekonomian. Namun, kesejahteraan buruh di Aceh, yang mencerminkan potret lebih besar di Indonesia, tetap menjadi isu yang terus memancing diskursus publik. Pertanyaan yang kerap muncul adalah sejauh mana kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah mampu menjawab kebutuhan dan melindungi hak-hak buruh secara adil dan setara?
Secara historis, Aceh memiliki keunikan dalam pengelolaan otonomi daerahnya, termasuk kebijakan ketenagakerjaan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hak buruh di Aceh sering kali berbenturan dengan berbagai tantangan, mulai dari implementasi kebijakan hingga minimnya pengawasan. Hal ini terlihat dari kasus-kasus PHK sepihak, upah yang tidak sesuai dengan standar kelayakan, hingga kurangnya jaminan sosial. Sementara pemerintah pusat telah mendorong kebijakan seperti UU Cipta Kerja, kebijakan ini kerap dianggap lebih menguntungkan sektor kapital dibandingkan buruh.
Kesejahteraan buruh di Indonesia, termasuk Aceh, juga kerap dipertanyakan dalam konteks peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday). Pada tanggal 1 Mei, berbagai aksi dan perayaan dilakukan untuk memperjuangkan hak buruh. Namun, tak jarang momen ini sekadar menjadi upacara simbolis tanpa diiringi perubahan nyata. Isu klasik seperti upah minimum yang tidak memadai dan perlakuan diskriminatif terhadap buruh perempuan masih menjadi agenda tahunan yang belum menemukan penyelesaian konkret.
Kebijakan pemerintah pusat sering kali dinilai bias terhadap pemodal besar, dengan dalih menarik investasi asing untuk pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Aceh, dengan kekhususan otonomi yang dimilikinya, memiliki ruang untuk membuat kebijakan lebih progresif dan berpihak pada buruh. Namun, sejauh mana kekhususan ini dimanfaatkan untuk kepentingan buruh masih menjadi tanda tanya. Komitmen untuk memperjuangkan hak buruh di Aceh sering kali berhenti di tingkat wacana tanpa realisasi yang nyata.
Di Aceh dan daerah-daerah lainnya, isu pengawasan juga menjadi sorotan. Kurangnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan ketenagakerjaan membuka celah bagi pelanggaran hak buruh. Perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi standar upah minimum atau melanggar hak pekerja sering kali lolos tanpa sanksi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan tanpa pengawasan ibarat pedang tumpul yang tidak memberikan dampak berarti.
Salah satu tantangan besar dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh adalah minimnya kesadaran buruh akan hak-hak mereka. Di Aceh, yang sebagian besar buruhnya bekerja di sektor informal dan perkebunan, akses terhadap informasi dan advokasi sering kali terbatas. Akibatnya, banyak buruh yang tidak menyadari hak mereka atau merasa tidak memiliki daya untuk menuntut keadilan.
Di sisi lain, kolaborasi antara buruh, serikat buruh, dan pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi untuk memajukan isu ketenagakerjaan. Namun, realitas sering kali menunjukkan ketegangan antara pihak-pihak ini. Serikat buruh yang seharusnya menjadi suara kolektif buruh kerap dianggap terlalu politis atau tidak efektif dalam menekan pemerintah untuk membuat kebijakan pro-buruh.
Kesejahteraan buruh sejatinya tidak hanya melibatkan isu ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat dan hak asasi manusia. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun Aceh, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa buruh mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang setara. Tanpa langkah konkret untuk menjamin hak-hak ini, kesejahteraan buruh akan tetap menjadi mimpi yang sulit diwujudkan.
Mayday seharusnya menjadi pengingat untuk refleksi dan tindakan nyata, bukan sekadar ajang simbolis tahunan. Jika pemerintah, masyarakat, dan buruh sendiri tidak bergerak untuk memperbaiki sistem yang ada, maka perjuangan ini akan terus berulang tanpa akhir. Perubahan sistemik, penguatan pengawasan, dan peningkatan kesadaran akan hak buruh adalah langkah-langkah mendasar yang harus segera dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan buruh yang sejati. Bagaimana kita bisa memulai langkah tersebut? Itu yang perlu kita pikirkan bersama.
Nurhalim
