Oleh: Ermawati
Insiden pengusiran yang diduga dilakukan oleh oknum berinisial S terjadi secara terbuka di hadapan Ketua DPD LAKAM Kota Padang, sehingga memperkuat sorotan publik terhadap dinamika internal organisasi tersebut. Peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan juga mencerminkan adanya persoalan serius dalam komitmen terhadap keterbukaan dan penghormatan terhadap kerja jurnalistik.
Tindakan tersebut memicu reaksi cepat dari sejumlah anggota LAKAM Kota Padang. Usai acara pelantikan, mereka langsung menemui Ketua Umum, Azwar Siri, guna menyampaikan kronologis lengkap kejadian. Dalam pertemuan itu, para anggota tidak hanya mengungkap insiden pengusiran, tetapi juga membeberkan dugaan perilaku semena-mena oknum S yang disebut-sebut telah berlangsung lama.
Keterangan yang dihimpun menunjukkan bahwa perilaku tersebut bukanlah kejadian pertama. Sejumlah anggota mengaku telah lama merasa tidak nyaman dengan pola kepemimpinan yang dinilai arogan dan tidak mencerminkan semangat kolektif organisasi. Kondisi ini menimbulkan keresahan internal yang selama ini terkesan dibiarkan tanpa penanganan tegas.
Lebih memprihatinkan, hingga saat ini belum terlihat adanya klarifikasi resmi maupun permintaan maaf dari jajaran petinggi LAKAM kepada pihak media, khususnya Indonesia Investigasi yang menjadi korban langsung dalam insiden tersebut. Sikap diam ini justru menimbulkan kesan pembiaran dan semakin memperkeruh persepsi publik terhadap kredibilitas lembaga.
Dalam konteks kebebasan pers, tindakan mengusir wartawan merupakan bentuk pelanggaran serius. Media memiliki peran sebagai kontrol sosial dan penyampai informasi kepada masyarakat. Ketika akses mereka dihalangi, maka yang terancam bukan hanya profesi wartawan, tetapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang transparan dan akurat.
Kini, publik menanti langkah tegas dari pimpinan LAKAM, baik di tingkat daerah maupun pusat. Apakah akan ada evaluasi internal yang nyata, atau justru persoalan ini kembali mengendap tanpa penyelesaian?
Jika tidak segera ditangani secara terbuka dan adil, insiden ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya menjadi wadah aspirasi serta penjaga nilai-nilai adat dan sosial di tengah masyarakat.
