DIDUGA BISNIS SOLAR SUBSIDI RAMLI MASIH BEROPERASI. POLRES LABUHANBATU SELATAN DIAM SEBAGAI PENONTON

 

Indonesiainvestigasi.com

Labuhanbatu selatan – Sumatra Utara –TITI KEMBAR KOTA PINANG – Dugaan praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini, aktivitas yang diduga melibatkan seorang pria bernama Ramli menjadi perbincangan warga di kawasan Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di sekitar Titi Kembar, Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara.

 

Bacaan Lainnya

Berdasarkan keterangan sejumlah warga sekitar, aktivitas bisnis solar yang diduga dilakukan Ramli tersebut disebut-sebut telah berlangsung cukup lama. Ironisnya, warga mempertanyakan mengapa kegiatan yang mereka curigai sebagai penyalahgunaan BBM bersubsidi itu masih diduga berjalan hingga saat ini.

 

Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: sudah sejauh mana pengawasan aparat penegak hukum (APH), khususnya Polres Labuhanbatu Selatan, terhadap dugaan aktivitas tersebut?

 

Sejumlah warga mengaku heran karena kegiatan yang mereka curigai sebagai bisnis solar subsidi itu disebut belum juga mendapatkan penindakan yang diketahui masyarakat.

 

“Kalau si Ramli itu, Bang, sudah lama main solar. Abang lihat sendiri saja bagaimana kondisinya sampai sekarang. Namun, hingga kini masih aman-aman saja,” ungkap seorang warga kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

 

Warga tersebut kemudian mempertanyakan alasan aktivitas yang dicurigai itu seolah tidak tersentuh penegakan hukum.

“Intinya, kenapa Ramli aman-aman saja dari aparat? Mungkin ada bagi-baginya, Bang. Tidak mungkin pihak Polres tidak mengetahui bisnis Ramli ini,” cetus warga tersebut.

 

Pernyataan warga itu merupakan dugaan dan kecurigaan yang harus ditelusuri secara objektif. Belum ada bukti yang dapat memastikan adanya aliran uang, pemberian imbalan, ataupun keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas yang dituduhkan tersebut.

 

Namun demikian, munculnya kecurigaan masyarakat tidak boleh dianggap sepele. Justru aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan secara terbuka melalui pemeriksaan dan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

 

DUGAAN PENYALAHGUNAAN SOLAR SUBSIDI, APH DIMINTA TIDAK TUTUP MATA.

BBM bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang berhak sesuai ketentuan. Bukan untuk dijadikan ladang bisnis pribadi melalui praktik penyalahgunaan, penimbunan, ataupun perdagangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Apabila benar terdapat kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, maupun niaga solar subsidi tanpa hak atau bertentangan dengan ketentuan, maka persoalan tersebut harus ditangani secara serius.

 

Ketentuan hukum mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui peraturan perundang-undangan terkait.

 

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

 

Dengan demikian, apabila dugaan terhadap Ramli memiliki dasar bukti yang cukup dan memenuhi unsur pidana, aparat penegak hukum harus berani mengambil tindakan sesuai prosedur hukum.

Jangan sampai BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat yang berhak justru diduga menjadi komoditas bisnis pihak-pihak tertentu.

 

AKTIVIS MAHASISWA POSO HARAHAP ANGKAT BICARA.

Sorotan terhadap dugaan bisnis solar tersebut turut mendapat perhatian Poso Harahap, seorang aktivis mahasiswa.

poso mengaku heran dengan belum adanya tindakan yang diketahui publik terhadap dugaan aktivitas yang disebut-sebut telah berlangsung cukup lama tersebut.

 

“Jujur, saya pribadi heran juga, Bang. Kenapa pihak Polres Labuhanbatu Selatan tampak diam? Kondisi ini menimbulkan kesan seolah-olah tidak ada tindakan terhadap dugaan bisnis solar subsidi tersebut,” tegas Poso, Sabtu (21/11/2026).

 

Ia meminta Kapolres Labuhanbatu Selatan agar tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi juga menunjukkan keseriusan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

 

“Pak Kapolres, jangan diam seperti penonton. Apakah harus menunggu kami mengangkat spanduk dan menggunakan toa? Apa mesti kami melakukan aksi demonstrasi terlebih dahulu agar persoalan ini mendapat perhatian?” cetusnya.

Poso Harahap menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar janji penindakan.

 

“Tunjukkan kepada kami bahwa hukum masih berdiri tegak. Jika benar Ramli melakukan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar, silakan lakukan pemeriksaan, kumpulkan bukti, dan tangkap apabila unsur pidananya terpenuhi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum,” lanjutnya.

 

KAPOLRES LABUSEL DIMINTA BUKTIKAN KETEGASAN.

Persoalan ini seharusnya menjadi perhatian serius Kapolres Labuhanbatu Selatan beserta jajaran Satreskrim dan unit terkait.

Masyarakat berhak mengetahui apakah dugaan aktivitas tersebut sudah pernah diperiksa, apakah terdapat laporan yang masuk, serta langkah apa yang telah dilakukan aparat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak disalahgunakan.

 

Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, aparat juga perlu menyampaikan hasil pemeriksaan berdasarkan fakta dan bukti. Sebaliknya, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

 

Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang diduga memiliki bisnis besar.

 

Publik juga meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada satu orang saja apabila ditemukan pihak lain yang terlibat. Seluruh rantai distribusi, asal-usul BBM, dokumen pengangkutan, tempat penyimpanan, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan harus ditelusuri sesuai kewenangan dan hukum yang berlaku.

 

JANGAN TUNGGU KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERGERUS.

Dugaan bisnis solar subsidi di kawasan Titi Kembar Kota Pinang ini menjadi ujian bagi keseriusan aparat dalam menjaga distribusi energi bersubsidi.

 

Kapolres Labuhanbatu Selatan diharapkan segera memberikan perhatian dan melakukan pengecekan langsung terhadap informasi yang disampaikan masyarakat.

Apabila benar ditemukan praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM subsidi, jangan ada ruang kompromi terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum.

 

Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih.

 

Kini, pertanyaan publik tertuju kepada Polres Labuhanbatu Selatan: apakah dugaan aktivitas yang dikaitkan dengan Ramli tersebut akan segera diperiksa secara serius, atau masyarakat harus terus menunggu tanpa kepastian?

 

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan terhadap Ramli belum merupakan fakta hukum yang telah diputus pengadilan. Redaksi belum memperoleh keterangan langsung dari Ramli maupun konfirmasi resmi dari Polres Labuhanbatu Selatan. Hak jawab dan klarifikasi dari Ramli serta pihak kepolisian tetap terbuka untuk dimuat secara berimbang.

 

 

 

 

Penulis : Chairul Ritonga

Pos terkait