Disusun Oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.HI,
Indonesia Investigasi
Dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia, TNI telah menjadi simbol kekuatan dan pengabdian. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa bayang-bayang masa lalu terkait dwifungsi TNI menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat setiap kali aturan baru menyentuh lembaga ini. Esensi perubahan UU No. 34 Tahun 2004 yang kini diperbarui sesungguhnya membawa semangat pembaharuan yang positif, bukan ancaman bagi demokrasi.
Langkah konkret seperti penambahan tugas TNI dalam menjaga keamanan siber dan perlindungan warga negara di luar negeri menunjukkan bahwa fokus pembaruan ini adalah adaptasi terhadap tantangan global, bukan mengembalikan militer ke ranah politik. Dengan peran-peran ini, TNI justru mengukuhkan dirinya sebagai garda terdepan dalam menghadapi ancaman modern yang tak mengenal batas negara atau ideologi.
Memperpanjang usia pensiun prajurit memberikan ruang bagi pengalaman dan keahlian untuk terus berkontribusi, tetapi tetap dibatasi oleh struktur internal dan fungsi yang jelas. Ini menandakan bahwa perubahan tersebut lebih berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan organisasi daripada dominasi. Tak ada tanda-tanda langkah menuju penguasaan sipil-militer sebagaimana yang dikhawatirkan sebagian pihak.
Lebih jauh, pembatasan jabatan bagi anggota aktif TNI di ranah sipil menjadi penegasan bahwa demokrasi tetap menjadi fondasi utama negara ini. Konsep “civilian supremacy” tetap dihormati dengan aturan tegas yang mengharuskan prajurit aktif mengundurkan diri apabila ingin berkarir di luar ruang lingkup yang ditetapkan.
Pada ranah esotoris, kita dapat melihat perubahan ini sebagai transisi harmoni antara institusi militer dan masyarakat. Bagaikan simfoni orkestra, setiap elemen memiliki peran spesifik yang saling melengkapi. TNI bertransformasi menjadi institusi modern yang menjaga kedaulatan bangsa tanpa mendominasi ruang demokrasi.
Masyarakat dihadapkan pada peluang untuk melihat TNI sebagai mitra, bukan penguasa. Dalam konteks ini, kepercayaan menjadi kata kunci yang harus terus dibangun melalui transparansi dan komunikasi antara pemerintah, militer, dan publik.
Jika direnungkan, perubahan ini bukan hanya tentang aturan, tetapi juga tentang visi ke depan: membentuk TNI yang lebih responsif terhadap tantangan zaman, tanpa melupakan akar sejarahnya yang berakar kuat pada semangat pengabdian. Transformasi ini adalah wujud dari perjalanan demokrasi yang sehat, di mana kekuatan TNI justru memperkuat—bukan melemahkan—pilar-pilar negara.
Zahrul
