Indonesia Investigasi
BIREUEN, ACEH – Tiga bulan pascabanjir bandang yang menerjang Aceh, satu keluarga di Desa Kapa, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, masih bertahan hidup di bawah tenda darurat. Rumah dan tempat usaha mereka hancur dihantam gelondongan kayu dari gunung. Hingga kini, bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) tak kunjung diterima, sementara hunian sementara (Huntara) tak juga dibangun.
Keluarga itu adalah M Amin (44), mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bersama istri dan enam anaknya, salah satunya masih bayi. Di tepi jalan desa, di bawah terpal seadanya, mereka menjalani hari-hari dengan panas menyengat di siang hari dan kebasahan saat hujan turun.
“Sudah dua tahap DTH cair, tapi saya belum menerima. Rumah dan usaha saya hancur total dihantam kayu besar saat banjir. Kami terpaksa tinggal di tenda sampai sekarang,” ujar M Amin kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).
Ia mengaku heran dengan tarik-menarik kebijakan antarlevel pemerintahan. Di lapangan, menurutnya, sempat muncul penolakan terhadap pembangunan Huntara.
“Saya lihat ada keuchik bersuara di media soal Huntara, besoknya sudah ada klarifikasi di kantor camat menolak Huntara. Kami korban yang rumahnya hancur justru seperti dipermainkan,” katanya.
M Amin juga mengaku hadir saat pertemuan warga dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, di Kantor Camat Peusangan. Ia berharap bisa menyampaikan langsung kebutuhan keluarganya akan Huntara, namun kesempatan itu tak pernah benar-benar terbuka.
“Saya ingin sekali bicara, menyampaikan bahwa keluarga saya sangat butuh Huntara. Anak-anak saya enam orang, tinggal berdesakan di bawah tenda. Kalau siang panas, kalau hujan basah. Apalagi sekarang bulan puasa,” ucapnya lirih.
Ia pun memohon kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, agar turun langsung ke Desa Kapa dan melihat kondisi mereka secara nyata.
“Saya mohon pemerintah pusat segera bangun Huntara. Kalau menunggu hunian tetap (Huntap), kami tidak tahu sampai kapan. Sementara kami sudah tiga bulan seperti ini,” katanya.
Sang istri, Badriah, menambahkan bahwa kehidupan mereka kian sulit sejak usaha suaminya ikut hancur diterjang banjir.
“Anak kami enam, satu masih bayi. Tinggal di tenda di pinggir jalan sangat memprihatinkan. DTH tidak dapat, usaha pun sudah tidak ada. Untuk cari nafkah sekarang sangat susah,” tuturnya.
Keluhan serupa disampaikan Jamilah (60), seorang janda warga Desa Kapa yang juga masih tinggal di tenda darurat. Dengan mata berkaca-kaca, ia berharap pemerintah segera membangun Huntara agar mereka tidak berlama-lama hidup tanpa kepastian.
Sementara itu, Keuchik Desa Kapa, Evendi, menyatakan pihaknya telah menjalankan kewajiban mendata korban banjir dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat.
“Kami pemerintah gampong sudah mendata para korban. Untuk keputusan bantuan dan pembangunan, itu kewenangan pemerintah di atas,” ujarnya.
Di tengah perdebatan kebijakan dan silang pernyataan, satu keluarga di Desa Kapa masih menunggu di bawah tenda yang kian rapuh oleh panas dan hujan, sebuah kepastian atas hak yang seharusnya mereka terima.
( Fadjar )
