Indonesia investigasi
GROBOGAN – Kebijakan pemerintah yang memberi ruang jalan para pegawai Satuan pelayanan pemenuhan gizi ( SPPG ) dan makan bergizi gratis ( MBG ) Untuk di angkat menjadi pppk.(18/1/26).
Pengangkatan ini di nilai berpotensi memicu konflik horisontal, khususnya di dunia pendidikan.
Kata moh zaedun salah satu guru swasta yang telah mengabdi sejak tahun 2002 atau kurang lebih 23 tahun di salah satu madrasah swasta di grobogan jawa tengah, sekaligus jurnalis grobogan yang di nilai bukan soal siapa yang di angkat pppk, tapi bagaimana kebijakan rasa keadilannya bisa sama.
Apalagi MZ juga sebagai guru honorer sejak 2002 atau kurang lebih 23 tahun mengabdi di madrasah swasta, ia menyebut di tingkat akar rumput, perbandingan tingkat status dan penghasilan menjadi sumber kegelisahan para guru swasta. Padahal guru menjadi aktor utama dalam sumber daya manusia.
MZ berharap pemerintah tidak hanya fokus pada percepatan program, tetapi juga memikirkan dampak sosial di lapangan.
Bagi MZ persoalan pengangkatan SPPG Menjadi PPPK, semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh sehingga harus dikaji ulang.
Kalau negara bisa cepat dan tegas memberi kepastian pada satu kelompok, seharusnya guru swasta yang di madrasah swasta juga mendapatkan kejelasan dan pengangkatan yang sama juga.
Jurnalis : Bang zen
