Indonesia Investigasi
Banda Aceh – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) secara tegas menantang kedua calon Gubernur Aceh untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, yaitu masalah distribusi dan harga gas subsidi 3kg. Persoalan ini, menurut SAPA, telah berlangsung lama tanpa penyelesaian yang jelas dari pemerintah.
“Kami menantang kedua calon gubernur Aceh untuk secara terbuka menyatakan sikap mereka. Jika terpilih, mereka harus berjanji untuk segera menyelesaikan masalah gas subsidi 3kg ini. Pangkalan gas 3kg harus dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa agar distribusinya lebih terkontrol dan harga dapat ditekan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Ketua SAPA, Fauzan Adami. Minggu 20 Oktober 2024.
Fauzan menilai pemerintah Aceh selama ini tidak serius dalam menangani masalah distribusi dan pengawasan harga gas 3kg. Meskipun HET telah ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung, kenyataan di lapangan jauh berbeda. “Kami belum menemukan pangkalan yang menjual gas sesuai HET. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Padahal, gas 3kg merupakan kebutuhan pokok, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada subsidi ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa permainan harga dan stok gas subsidi di lapangan sudah berlangsung secara masif. “Seharusnya pemerintah memiliki kontrol penuh atas stok dan harga gas subsidi 3kg karena ini menyangkut kebutuhan vital masyarakat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ada kelangkaan yang sengaja diciptakan, harga yang tidak sesuai ketentuan, dan masyarakat yang paling dirugikan.”
SAPA menegaskan bahwa kedua calon gubernur Aceh harus berkomitmen kuat untuk mengatasi persoalan ini. “Selesaikan dulu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Solusi terkait distribusi gas subsidi 3kg harus dimasukkan ke dalam visi dan misi mereka, serta disertai pernyataan sikap yang jelas,” tambah Fauzan.
SAPA berharap Mualem dan Bustami, sebagai calon gubernur, serius menanggapi tantangan ini dan menunjukkan kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat. “Kami menantang mereka untuk berani menyatakan sikap. Jika terpilih, persoalan gas subsidi harus menjadi prioritas utama dan distribusinya dialihkan ke BUMG di setiap desa,” tutup Fauzan.
Seperti diketahui, sebelumnya Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara mengaku sangat mendukung usulan SAPA agar distribusi gas elpiji 3 kg dialihkan pengelolaannya ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah yang sangat tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan gas yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai daerah di Aceh.
Katanya, distribusi gas melalui BUMG akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal pengawasan dan penyaluran subsidi yang lebih akurat. Dengan sistem ini, desa dapat lebih mengontrol penyaluran gas subsidi sehingga tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal. Ia meminta agar pangkalan gas elpiji 3 kg dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengakhiri polemik distribusi gas elpiji subsidi yang kerap merugikan masyarakat.
Demikian juga yang diungkapkan salah satu Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Mj Thabari, ia mendesak Pj Gubernur Aceh dan DPRA untuk segera memanggil Pertamina terkait permasalahan distribusi gas LPG 3 kg yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran.
Mereka meminta agar distribusi gas bersubsidi tersebut dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa masing-masing, guna memastikan gas tersebut sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Menurut mahasiswa, permainan dalam distribusi gas sangat merugikan masyarakat. Mereka sepakat dengan usulan Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) agar gas 3 kg dialihkan ke setiap BUMG desa.
“Stok gas sering habis di pangkalan, dan harga jualnya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini sangat meresahkan. Sangat sepakat dengan SAPA, jika distribusi ini dikelola langsung oleh BUMG di setiap desa, kami yakin proses distribusi akan lebih transparan, tepat sasaran, dan dapat menekan praktik-praktik kecurangan yang terjadi di lapangan,” kata Mj Thabari.
Redaksi/dahrul
