Indonesia Investigasi
BIREUEN – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Bireuen bersama unsur eksekutif, legislatif, organisasi Wartawan serta sejumlah organisasi kemanusiaan/sipil menggelar diskusi di ruang Badan Legislasi DPRK Bireuen, Selasa (10/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Pj Sekda Bireuen Hanafiah, Asisten I Mulyadi, Asisten II Azhari, Asisten III Mawardi, Kepala Dinas Kesehatan dr. Irwan, Kepala Dinas Perkim Fadli Abdullah, Kepala Dinas PUPR Fadli Amir, Kepala Pelaksana BPBD Doli Mardian, perwakilan Dinas Perhubungan, akademisi dari Universitas Al-Muslim, Wakil Ketua I DPRK Bireuen Surya Dharma, S.H., Ketua Komisi I Noval, Koordinator GeRAK Bireuen Murni M. Nasir serta sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bireuen.
Diskusi tersebut membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan dampak bencana, penanganan kebencanaan dan pengelolaan anggaran di daerah terkait bencana hingga transpransi data. GeRAK Bireuen berharap apa yang dibahas dalam forum tersebut tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi juga dapat direalisasikan di lapangan demi kepentingan masyarakat. Dan Gerakan sipil ini tidak akan berhenti hanya sampai di sini.
Salah satu hal yang menarik perhatian terjadi ketika Wati, Salah satu gerakan masyarakat sipil, mempertanyakan terkait bantuan Presiden sebesar Rp 4 miliar yang disebut telah ditransfer ke tingkat daerah. Ia menanyakan apakah dana tersebut benar ada, berapa jumlah yang diterima, serta digunakan untuk keperluan apa.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Plt Sekda Bireuen Hanafiah menjelaskan bahwa bahkan anggaran bencana yang tersedia di daerah pun tidak seluruhnya terserap.
“Jangankan Rp 4 miliar, yang Rp 2 miliar saja tidak habis,” ujar Hanafiah dalam forum diskusi tersebut.
Ia merujuk pada anggaran kebencanaan di BPBD Bireuen tahun 2025 yang tercatat sekitar Rp2,3 miliar. Dari jumlah tersebut, menurutnya terdapat sisa anggaran (Silpa) sekitar Rp700 juta yang tidak terpakai.
Dalam penjelasannya, Hanafiah menyebutkan sisa anggaran tersebut masih berada di rekening daerah. Ia juga menyampaikan bahwa bantuan Presiden sebesar Rp 4 miliar yang disebut dalam diskusi tersebut hingga kini belum tersentuh sama sekali dan masih tersimpan di kas daerah.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan diskusi lanjutan di forum mengenai optimalisasi penggunaan anggaran kebencanaan, termasuk bagaimana mekanisme pemanfaatan bantuan yang tersedia agar dapat digunakan secara efektif saat dibutuhkan masyarakat.
Dari pernyataan sekda, dapat juga di simpulkan bahwa hal ini menunjukan lemahnya/kegagalan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran yang seharusnya manfaatnya bisa di rasakan langsung oleh masyarakat, mengingat saat ini Bireuen masih dalam masa pemulihan pasca bencana.
Sejumlah peserta diskusi berharap pengelolaan anggaran kebencanaan di Kabupaten Bireuen ke depan dapat lebih maksimal, mengingat potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Mereka juga mendorong adanya transparansi dan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil dalam memastikan setiap bantuan dan anggaran yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.
Fadjar
