Disusun Oleh: Muhammad Ramadhanur Halim, S.HI,
Indonesia Investigasi
Pajak kendaraan bermotor adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan, karena kontribusinya menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Namun, langkah penyitaan kendaraan bagi yang menunggak pajak selama dua tahun atau lebih sering dianggap sebagai kebijakan yang terlalu keras dan kurang pro rakyat. Penyitaan tidak hanya berpotensi merugikan pemilik kendaraan, tetapi juga menciptakan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Lalu, apakah ada solusi yang lebih ramah dan mengutamakan keadilan sosial? Jawabannya: tentu ada.
Penyitaan kendaraan seolah tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Bagi sebagian orang, terutama kelompok menengah ke bawah, menunggak pajak bisa jadi disebabkan oleh kesulitan ekonomi, prioritas kebutuhan mendesak, atau kurangnya informasi dan akses untuk melunasi kewajiban tersebut. Menindak mereka dengan penyitaan kendaraan bukan hanya membebani secara ekonomi, tetapi juga mengurangi produktivitas, terutama jika kendaraan tersebut menjadi alat utama untuk mencari nafkah.
Sebagai gantinya, pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan meringankan masyarakat. Program penghapusan denda atau “tax amnesty” pajak kendaraan, misalnya, adalah langkah yang terbukti efektif di beberapa daerah. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi pajak tanpa tambahan beban denda, pemerintah dapat mengajak lebih banyak orang untuk kembali taat pajak. Selain itu, program ini akan meningkatkan penerimaan daerah tanpa harus berkonfrontasi dengan masyarakat.
Skema pembayaran pajak secara cicilan juga dapat menjadi solusi yang lebih fleksibel dan ramah bagi rakyat. Dengan opsi ini, masyarakat dapat membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil dalam beberapa kali angsuran. Hal ini akan meringankan beban keuangan mereka tanpa harus mengorbankan kendaraan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Digitalisasi sistem pembayaran juga bisa membantu, sehingga masyarakat dapat membayar dengan mudah tanpa harus repot mengantri di kantor pajak.
Lebih jauh, untuk mendorong kesadaran membayar pajak, edukasi tentang manfaat pajak perlu terus dilakukan. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana pajak kendaraan yang mereka bayarkan digunakan untuk pembangunan, seperti perbaikan jalan atau infrastruktur publik lainnya. Dengan transparansi penggunaan pajak, masyarakat akan merasa bahwa kewajiban mereka memberikan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Tak kalah penting, kebijakan pajak kendaraan harus mempertimbangkan prinsip keadilan. Tarif pajak berbasis nilai kendaraan dapat menjadi alternatif yang lebih adil. Kendaraan mewah atau komersial dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi, sementara kendaraan kecil atau yang digunakan untuk kebutuhan dasar dikenakan tarif yang lebih rendah. Hal ini memastikan bahwa beban pajak tidak terlalu berat untuk kelompok masyarakat yang lebih rentan.
Daripada menyita kendaraan, langkah persuasif seperti pemberian insentif untuk pembayaran tepat waktu bisa memberikan hasil yang lebih positif. Misalnya, diskon pajak atau hadiah bagi pembayar pajak yang taat dapat menjadi dorongan moral sekaligus membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Pada akhirnya, kebijakan pembayaran pajak kendaraan yang lebih pro rakyat bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis dan solutif, pemerintah tidak hanya bisa meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Penyitaan kendaraan mungkin terlihat tegas, tetapi solusi yang ramah akan jauh lebih efektif dan bermakna.
Zahrul
