Indonesia Investigasi
ACEH TIMUR — Sejumlah organisasi pers dan insan media di Kabupaten Aceh Timur mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), agar tidak menutup mata terhadap nasib para wartawan yang turut menjadi korban bencana banjir hidrotermologi yang melanda wilayah tersebut.
Ketua Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) Aceh Timur, Hendrika Saputra, dengan nada tegas menyatakan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian pemerintah daerah kepada rekan-rekan media yang terdampak langsung musibah banjir.
“Kami juga korban. Banyak rekan media rumahnya terendam, kehilangan peralatan kerja, bahkan kesulitan makan dan bertahan hidup. Tapi hingga hari ini, perhatian dari Diskominfo Aceh Timur nyaris tidak ada,” tegas Hendrika, Selasa (16/12/2025).
Ia menegaskan, wartawan selama ini menjadi garda terdepan menyampaikan informasi bencana, mengawal kebijakan pemerintah, serta membantu masyarakat mendapatkan perhatian publik dan bantuan. Namun ironisnya, ketika insan pers sendiri tertimpa musibah, justru seolah diabaikan.
Hal senada disampaikan Maulidin alias Kcang, jurnalis media elektronik yang bertugas di Aceh Timur. Ia menggambarkan kondisi psikologis dan ekonomi wartawan yang sangat terpuruk akibat bencana.
“Kami ini benar-benar tidak tahu arah. Di tengah musibah besar, kondisi kami sangat terpukul, terhimpit, dan menjerit. Tapi tidak ada yang peduli. Kami juga manusia, kami juga korban,” ungkapnya dengan suara penuh keprihatinan.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Nasional (PWN) Aceh, Junaidi Masrun, menilai sikap Diskominfo Aceh Timur sangat tidak pantas terhadap insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah.
“Kami ini mitra pemerintah, pilar keempat demokrasi. Saat kondisi normal kami selalu diminta membantu kemajuan daerah, tapi saat musibah datang, kami justru dibiarkan dalam kesedihan dan keterjepitan,” kecam Junaidi.
Ia secara tegas meminta Diskominfo Aceh Timur lebih peka dan bertanggung jawab, tidak hanya mengurus publikasi dan seremonial semata, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan wartawan di tengah bencana.
Organisasi pers menegaskan, jika tuntutan ini terus diabaikan, maka bukan tidak mungkin akan ada sikap lanjutan dan tekanan moral agar pemerintah daerah benar-benar menghargai peran strategis media dalam pembangunan dan penanganan bencana di Aceh Timur.(*)
Tgk Abdullah
