Indonesiainvestigasi.com
ACEH — Momentum Hari Pers Nasional tahun ini justru menjadi hari penuh keprihatinan bagi insan pers daerah. Di tengah slogan kebebasan pers yang terus digaungkan, kenyataan di lapangan menunjukkan wartawan masih menghadapi teror, intimidasi, tekanan, bahkan perlakuan yang dinilai tidak berpihak saat membela kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Syahbudin Padang, Wakil Ketua DPW FRN Fast Respon Counter Polri Nusantara Provinsi Aceh, melalui pres rilisnya, Minggu (03/05/2026).
Syahbudin menilai bahwa kebebasan pers di Indonesia belum sepenuhnya hidup, bahkan cenderung semakin terancam ketika wartawan mulai menyentuh persoalan-persoalan sosial yang melibatkan kepentingan tertentu.
> “Hari Pers Nasional hanya akan jadi slogan kosong kalau wartawan yang memperjuangkan kebenaran masih diteror, diintimidasi, bahkan diperlakukan seolah tidak punya hak bicara,” tegas Syahbudin.
Ia mengungkapkan, belum lama ini dirinya mengalami serangkaian tekanan yang menurutnya sangat memukul psikologis sebagai wartawan.
Selain mobil kaca miliknya yang dilempar oleh Orang Tak Dikenal (OTK) dan hingga kini belum ada titik terang, Syahbudin juga mengaku merasakan langsung suasana intimidatif saat berada di Kantor Desa Sikalondang ketika mencoba mengawal persoalan dugaan pencurian buah sawit milik warga.
Menurut keterangan Syahbudin, saat itu para terduga pelaku pencurian sawit beserta becak pengangkut sempat diamankan oleh Tim Resmob Polres Subulussalam. Namun persoalan tersebut kemudian berlanjut ke mediasi.
Dalam proses itu, becak serta buah sawit milik warga kemudian diamankan oleh pihak pemerintahan desa dan dibawa ke Kantor Desa Sikalondang untuk penyelesaian lebih lanjut.
Akan tetapi, saat Syahbudin hadir mengawal dan menyuarakan kepentingan warga yang merasa dirugikan, ia justru mengaku mendapat suasana tekanan dan intimidasi yang membuat dirinya mempertanyakan keberpihakan pemerintah desa.
> “Saya datang sebagai wartawan sekaligus sosial kontrol untuk mengawal hak warga. Tetapi yang saya rasakan di Kantor Desa Sikalondang justru tekanan psikologis. Seolah-olah suara warga yang kehilangan sawit tidak mendapat ruang, sementara para terduga pelaku justru terlihat dibela.”
Syahbudin menilai, kondisi tersebut sangat melukai rasa keadilan masyarakat kecil.
Menurutnya, ketika barang bukti berupa becak dan buah sawit sudah diamankan, seharusnya fokus utama adalah bagaimana hak warga yang dirugikan dipulihkan, bukan justru menimbulkan kesan adanya perlindungan terhadap pihak terduga pelaku.
> “Yang membuat saya miris, maling sawit warga seolah mendapat pembelaan. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya, sebenarnya pemerintah desa berdiri di pihak korban atau di pihak pelaku?”
Ia menyebut, situasi yang dialaminya di kantor desa itu menambah daftar panjang tekanan yang dirasakan wartawan saat mendampingi persoalan rakyat.
> “Belum selesai mobil saya dilempar OTK, sekarang saat saya mengawal kasus sawit warga saya malah merasa diintimidasi. Kalau seperti ini terus, bagaimana wartawan bisa bekerja tenang?”
Syahbudin menegaskan bahwa wartawan seharusnya dilindungi ketika menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan malah dibuat merasa tertekan ketika mendampingi masyarakat mencari keadilan.
Di sisi lain, ia juga menyinggung maraknya kekerasan terhadap wartawan di berbagai daerah, termasuk dugaan penganiayaan terhadap jurnalis saat melakukan tugas konfirmasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menuai kecaman luas organisasi pers nasional.
Menurutnya, rentetan kejadian itu menunjukkan bahwa insan pers hari ini bukan hanya berjuang mencari berita, tetapi juga harus berjuang menghadapi ancaman keselamatan, tekanan kekuasaan lokal, hingga ketidakpastian hukum.
> “Satu wartawan dipukul saat konfirmasi, satu wartawan diteror OTK, satu wartawan diintimidasi saat bela warga. Lalu di mana letak kebebasan pers yang sering dibanggakan itu?”
Dalam momentum Hari Pers Nasional, Syahbudin Padang mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta seluruh aparatur desa agar tidak anti kritik dan tidak alergi terhadap kehadiran wartawan yang menjalankan fungsi pengawasan.
Ia menegaskan, wartawan bukan musuh pemerintah, melainkan penyambung
Jusmadi
