Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi memiliki dua pimpinan Unit Eselon I yang baru. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, melantik Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal dan Razilu sebagai Kepala Badan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Sebelumnya, Reynhard menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan, sedangkan Razilu menjabat sebagai Inspektur Jenderal.
Yasonna menyatakan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang baik dalam organisasi. Pasalnya, rotasi memberikan tantangan baru bagi para pemimpin untuk meningkatkan kreativitas mereka. Ia berharap para pemimpin yang baru dilantik dapat mendedikasikan diri mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, ikhlas, dan amanah.
“Rotasi memberikan penyegaran bagi mereka yang dilantik. Jabatan baru akan mendorong mereka untuk menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan tugas,” ujar Yasonna, Jumat (05/04/2024) di Graha Pengayoman Kemenkumham.
Yasonna berpesan agar Reynhard dapat melanjutkan dan meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kementerian dan ASN, serta memastikan bahwa semua pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.
Sementara itu, Razilu diminta untuk melanjutkan proses penggabungan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menjadi satu politeknik Kemenkumham. Yasonna menilai pembentukan satu politeknik Kemenkumham akan membuka kesempatan untuk penambahan program studi baru di masa mendatang.
“Tentunya politeknik Kemenkumham dapat menambah prodi-prodi baru, seperti prodi legislasi, pelayanan hukum, dan lainnya. Bahkan, kita dapat meningkatkan peran untuk menyelenggarakan program pascasarjana di bidang keimigrasian, perundang-undangan, dan pemasyarakatan,” jelasnya.
Selain Irjen dan Kepala BPSDM, Menkumham juga melantik dua Staf Ahli Menteri, Pejabat Fungsional Ahli Utama, serta pimpinan tinggi pratama. Mereka adalah Ibnu Chuldun sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Sucipto sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Iwan Kurniawan sebagai Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, beserta sejumlah Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Kantor Wilayah.
Yasonna mengingatkan para pemimpin yang dilantik untuk mengutamakan kejujuran sebagai nilai fundamental dalam pembangunan karakter bangsa. Ia menuntut agar para pejabat meningkatkan pelayanan publik tanpa melakukan pungutan liar.
“Terus tingkatkan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, tanpa melakukan pungli, tulus dan tidak basa-basi, tanggapi pengaduan dengan profesionalisme, serta selalu memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan,” tutup Yasonna.
(Red/TIM Jkt)
