Indonesia Investigasi
BIREUEN – Pemerintah pusat menggelontorkan bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak pasca-bencana hidrometeorologi Siklon Seroja di Kabupaten Bireuen, Aceh, dengan total anggaran mencapai Rp86,1 miliar. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam kunjungan kerjanya ke Bireuen, Selasa 3/3/2026.
Penyerahan bantuan tahap II itu dipusatkan di Pendopo Bupati Bireuen dan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat. Turut mendampingi, Sekretaris Utama BNPB Rustian, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal, serta Deputi Kemenko PMK Lilik Kurniawan.
Sebanyak 4.347 kepala keluarga (KK) di Bireuen menerima dana stimulan dengan rincian: 2.954 KK kategori rumah rusak ringan masing-masing Rp15 juta, dengan total Rp44,31 miliar, serta 1.393 KK kategori rusak sedang masing-masing Rp30 juta, dengan total Rp41,79 miliar.
Tak hanya di Bireuen, Menko PMK juga menyapa secara daring 13 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang turut menyalurkan bantuan serupa secara serentak.
Dalam arahannya, Pratikno menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan haknya.
“Saya berharap dana stimulan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat banjir. Pemerintah pusat akan terus melakukan verifikasi agar tidak ada warga yang terlewat,” tegasnya.
Momentum kunjungan tersebut juga diwarnai kepedulian sosial dari Bupati Bireuen, H. Mukhlis, yang menyantuni 200 anak yatim dari gaji pribadinya sebagai bentuk komitmen moral kepada masyarakat. Santunan itu diserahkan bersama Menko PMK dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah.
Acara dihadiri unsur Forkopimda, tokoh ulama, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, Muspika, hingga para keuchik se-Kabupaten Bireuen. Rangkaian kegiatan ditutup dengan buka puasa bersama, menghadirkan suasana kebersamaan dan optimisme masyarakat untuk bangkit dari dampak bencana.
Kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat terdampak menjadi penegas bahwa proses pemulihan bukan sekadar angka anggaran, melainkan ikhtiar bersama untuk memulihkan harapan.
( Fadjar )
