Oleh : Muhammad Ramadhanur Halim, S.H.I.,
Fenomena “panic buying” terhadao Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia merupakan sebuah preseden rapuhnya komunikasi publik dan ketergantungan energi. Ia bukan sekadar soal stok, melainkan soal persepsi yang berkembang liar di tengah masyarakat. Ketika isu kelangkaan BBM muncul, masyarakat bereaksi dengan naluri bertahan hidup. Mereka berbondong-bondong ke SPBU, meski pasokan sebenarnya masih aman. Ini menunjukkan bahwa rasa takut lebih kuat daripada data.
Panic buying adalah krisis psikologis yang menjelma menjadi krisis nyata. Antrean panjang, pembelian berlebihan, serta distribusi terganggu merupakan akibat dari ketidakmampuan mengelola persepsi publik. Di balik fenomena ini, ada pelajaran penting yang dapat diambil, yaitu energi bukan hanya soal produksi dan distribusi, tetapi juga soal kepercayaan. Tanpa komunikasi yang jernih, stok yang cukup pun terasa seolah tidak ada.
Indonesia sebagai negara pengimpor minyak memang sangat rentan terhadap gejolak global. Konflik di Timur Tengah atau fluktuasi harga dunia dapat berdampak langsung memengaruhi psikologi para konsumen. Namun, ketergantungan impor tidak harus berujung pada kepanikan. Diversifikasi pasokan dan strategi cadangan energi bisa menjadi penyangga yang dapat menenangkan publik.
Alternatif pasokan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, atau dari Amerika Serikat dan Afrika, harus dikomunikasikan secara terbuka agar masyarakat tahu bahwa “jalur distribusi tidak tunggal.” Selain itu, pemerintah perlu memperkuat cadangan strategis nasional. Cadangan ini bukan hanya untuk kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan publik bahwa “negara siap menghadapi krisis.” Kapasitas kilang dalam negeri yang terbatas juga harus segera ditingkatkan. Modernisasi kilang akan mengurangi kebutuhan impor produk BBM, sehingga ketergantungan pada pasar global menjadi berkurang.
Di sisi lain, transisi energi harus dipercepat. Gas alam, biofuel dan energi terbarukan bisa menjadi bantalan yang mengurangi tekanan pada minyak. “Panic buying juga bisa dicegah dengan regulasi distribusi yang lebih ketat.” Pembelian secara berlebihan dalam wadah botol/jerigen atau tangki tambahan harus dibatasi agar stok tetap merata.
Komunikasi publik merupakan kunci. Pemerintah dan Pertamina harus menyampaikan informasi dengan bahasa yang menenangkan, bukan menakutkan. Transparansi data stok akan meredam rumor. Media massa juga punya peran besar. Alih-alih memperkuat isu kelangkaan, media harus menjadi saluran edukasi yang menjelaskan kondisi riil tentang persediaan pasokan BBM.
Masyarakat sendiri perlu dididik untuk lebih rasional dalam menghadapi isu energi. Literasi energi harus menjadi bagian dari kurikulum dan kampanye publik. Panic buying adalah gejala dari ketidakpercayaan. Maka, membangun kepercayaan adalah solusi jangka panjang yang lebih penting daripada sekadar menambah stok.
Kepercayaan lahir dari konsistensi kebijakan. Jika pemerintah terbukti mampu menjaga pasokan dalam berbagai krisis, masyarakat akan lebih tenang menghadapi isu. Selain itu, sistem distribusi digital bisa membantu. Aplikasi yang menampilkan stok SPBU secara real-time juga akan mengurangi ketidakpastian. Kebijakan subsidi juga harus diarahkan secara bijak. Subsidi yang tepat sasaran akan menjaga harga tetap stabil tanpa membebani APBN secara berlebihan.
Dalam jangka panjang, Indonesia harus berani mengurangi ketergantungan pada minyak impor. Eksplorasi domestik dan pengembangan energi alternatif sebagai jalan keluar. Panic buying tidak akan hilang jika akar masalahnya tidak disentuh. Akar itu adalah ketergantungan dan ketidakpercayaan.
Maka, solusi harus disentuh terdiri dari dua jakur: memperkuat pasokan alternatif dan membangun komunikasi publik yang menenangkan. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi merasa harus berebut BBM setiap kali adanya bermuncukan berbagai isu. Mereka percaya bahwa negara mampu menjaga kebutuhan energi.
Opini ini bukan sekadar ajakan, melainkan analisis bahwa “energi adalah soal psikologi sama besar dengan soal teknis.” Indonesia bisa keluar dari lingkaran panic buying jika berani membangun sistem energi yang tangguh dan komunikasi yang jernih, karena ketenangan publik adalah stok paling berharga yang harus dijaga.
Opini “Menjinakkan Kepanikan Energi” lahir dari refleksi atas fenomena panic buying BBM yang berulang di Indonesia setiap kali muncul isu kelangkaan atau kenaikan harga. Fenomena ini menunjukkan bahwa krisis energi tidak semata-mata bersumber dari aspek teknis pasokan, melainkan juga dari aspek psikologis dan komunikasi publik.
Pertama, ada ketimpangan nyata antara produksi minyak domestik dan konsumsi nasional. Indonesia sebagai negara pengimpor minyak sangat rentan terhadap gejolak harga dan distribusi global. Ketergantungan ini menimbulkan rasa cemas di masyarakat, terutama ketika muncul isu konflik internasional seperti ketegangan Iran–AS yang berpotensi mengganggu jalur distribusi minyak dunia.
Kedua, panic buying mencerminkan lemahnya literasi energi masyarakat. Ketika informasi yang beredar tidak jelas atau menimbulkan ketakutan, masyarakat cenderung bereaksi berlebihan. Hal ini memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga energi masih sangatlah rapuh.
Ketiga, pengalaman empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa panic buying justru menciptakan krisis semu. Stok yang sebenarnya cukup menjadi terasa langka karena pola konsumsi yang tidak wajar. Ini menegaskan bahwa krisis energi bisa lahir dari persepsi, bukan hanya dari realitas rantai pasokan.
Keempat, tulisan ini berangkat dari keyakinan bahwa solusi tidak cukup berupa penambahan stok, tetapi harus menyentuh akar masalah: membangun komunikasi publik yang menenangkan, memperkuat cadangan strategis, diversifikasi pasokan dan mempercepat transisi energi. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak lagi mudah terjebak dalam kepanikan setiap kali munculnya isu.
Dengan dasar pemikiran tersebut, opini ini mencoba menawarkan alternatif yang relevan dan analitis: bahwa “persoalan energi tidak hanya menyentuh pada tahapan teknis, namun juga menyentuh psikologis masyarakat yang majemuk dan kepercayaan publik adalah stok paling berharga yang harus dijaga oleh negara.
Banda Aceh, 7 Maret 2026
M12H
