Masyarakat Desa Panton Rayeuk 1 Demo PT Blang Kolam

Indonesia Investigasi 

Aceh utara – Indonesia investigasi.com -Ketegangan antara masyarakat Desa Panton Rayeuk 1 kecamatan kuta makmur dengan PT Blang Kolam perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di wilayah tersebut, kembali memanas.(08/11/2024)

Munzir abe,selaku Koordinator Lapangan mengatakan Insiden pengrusakan pagar dan tanaman milik Badan Usaha Milik Desa (BUMG) Desa Panton Rayeuk 1 pada Kamis, 7 November 2024, menjadi pemicu konflik ini.

“Aksi pengrusakan yang diduga dilakukan oleh pihak suruhan PT Blang Kolam secara sewenang-wenang telah memicu kemarahan masyarakat. Tindakan tersebut dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.”

Bacaan Lainnya

• Seluruh Kapus di Deliserdang Protes ke BPJS, Ini Pasalnya
• Utang Pemerintah Kabupaten Pekalongan Terhadap RSUD Kajen sebesar 9,2 M
• Kebal Hukum, BD Sabu Lingkungan Bangunan Tetap Eksis

Merespons insiden tersebut, pada Jumat pagi, masyarakat yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Masyarakat desa Panton Rayeuk 1 mendatangi kantor operasional PT Blang Kolam. Mereka menuntut kejelasan terkait status hukum Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang telah berakhir pada 31 Desember 2018.

Lanjut Munzir,aksi damai tersebut akhirnya menemui titik terang dengan adanya kesepakatan untuk menggelar dialog pada Senin, 11 November 2024, di meunasah desa di fasilitasi oleh pihak Polsek Kuta Makmur. Dialog ini diharapkan dapat menjadi forum untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada serta memberikan kepastian hukum terkait hak dan kewajiban baik perusahaan maupun masyarakat.

Dalam dialog tersebut untuk memastikan kebenaran hak atas tanah dan mencegah potensi konflik yang lebih besar di kemudian hari yang menjadi boom waktu bagi masyarakat dan juga perusahaan .

Masyarakat desa Panton Rayeuk 1 berharap melalui dialog ini, dapat tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Mereka juga berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik ini dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.

Konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan bukanlah hal baru di Indonesia. Permasalahan ini seringkali melibatkan berbagai kepentingan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak, Tutup Munzir.

Pewarta : Bung jal.