Indonesia Investigasi
BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai NasDem, Martini, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta kinerja lembaga legislatif yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Martini dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, di Banda Aceh, Rabu (11/3/2026).
Dalam forum resmi itu, Martini mengingatkan agar lembaga legislatif tetap menjaga marwah sebagai wakil rakyat dan tidak dijadikan tameng bagi kepentingan yang merugikan masyarakat.
“DPR ini lembaga bermarwah. DPR mengawasi seluruh anggaran, seluruh uang rakyat, karena DPR adalah perwakilan rakyat. Jangan sampai DPR justru berubah menjadi lembaga yang melindungi mafia dan bandit-bandit,” tegas Martini di hadapan peserta sidang.
Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif Aceh merupakan institusi terhormat yang diisi oleh wakil rakyat pilihan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan dan setiap rupiah anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Aceh.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat yang telah diberikan melalui pemilihan umum harus dijaga dengan bekerja secara jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Di lembaga ini duduk anggota DPR yang dipilih oleh lebih dari lima juta rakyat Aceh. Maka satu rupiah pun dari uang rakyat harus kembali untuk rakyat, bukan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Selain menyoroti pengelolaan anggaran, Martini juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Ia menilai kepedulian lembaga legislatif terhadap korban bencana masih belum terlihat secara nyata. Padahal, kata dia, para wakil rakyat seharusnya berada di garda terdepan dalam memperjuangkan bantuan dan solusi bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.
Dengan nada emosional, Martini menggambarkan kontrasnya kondisi para wakil rakyat yang bekerja di ruang nyaman dengan penderitaan warga yang masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
“Hari ini kita duduk nyaman di ruangan ber-AC. Tapi rakyat kita? Mereka bertahan di bawah tenda, makan seadanya. Bahkan untuk uang jajan anak saja mereka tidak punya,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan kembali sumpah jabatan anggota dewan yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Karena itu, Martini menegaskan agar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak disalahgunakan sebagai alat kepentingan kelompok tertentu, melainkan benar-benar menjadi benteng perjuangan rakyat Aceh.(Red)
