Indonesia Investigasi
MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat serta budaya lokal, khususnya dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Upacara Adat Perkawinan yang berlangsung di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Ruswaidi, S.STP., M.Si.
Dalam sambutannya, Ruswaidi menyampaikan bahwa adat perkawinan merupakan bagian penting dari identitas dan warisan budaya masyarakat Aceh Barat. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, tata krama, serta penghormatan terhadap adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur.
Menurutnya, penerbitan Perbup Nomor 24 Tahun 2026 bertujuan memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan setiap tahapan upacara adat perkawinan, sehingga tradisi yang telah diwariskan tetap terjaga dan tidak mengalami pergeseran dari ketentuan adat yang sebenarnya.
“Melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2026 ini, kita ingin pelaksanaan upacara adat perkawinan di Aceh Barat memiliki pedoman yang jelas. Kita tidak ingin lagi terjadi pergeseran dalam pelaksanaan adat, seperti pada prosesi pertunangan, di mana pemasangan cincin dilakukan langsung oleh calon linto,” ujar Ruswaidi.
Ia menegaskan, berbagai praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan adat perlu diluruskan agar setiap prosesi perkawinan tetap dilaksanakan berdasarkan tata cara dan aturan adat Aceh yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Ruswaidi juga mengingatkan bahwa pemahaman terhadap adat perkawinan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga yang menyelenggarakan hajatan, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosesi tersebut.
“Para MC, misalnya, harus memahami dan mampu menghadirkan unsur-unsur khas Aceh Barat dalam memandu setiap prosesi. Begitu pula penyedia pelaminan dan jasa katering agar turut memahami serta mendukung pelestarian adat melalui layanan yang diberikan,” katanya.
Ia berharap, melalui sosialisasi tersebut seluruh peserta dapat memahami kembali tata cara serta nilai-nilai yang terkandung dalam adat perkawinan masyarakat Aceh Barat. Apabila selama ini terdapat praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan adat, maka perlu dilakukan pembenahan secara bersama-sama.
“Kita ingin peraturan bupati ini benar-benar menjadi acuan bersama, sehingga ada keselarasan antara adat yang dijalankan dalam keluarga, tata cara yang dipandu oleh MC maupun unsur-unsur lain yang terlibat dalam penyelenggaraan perkawinan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ruswaidi menyampaikan bahwa pelestarian adat perkawinan harus tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Aceh Barat.
Ia juga mengajak seluruh pihak yang mengikuti kegiatan tersebut untuk ikut menyebarluaskan informasi dan pemahaman mengenai Perbup Nomor 24 Tahun 2026 kepada masyarakat luas.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan mengetahui dan memahami tata cara adat perkawinan yang telah diatur serta dapat menerapkannya dalam setiap penyelenggaraan perkawinan, sehingga kekhasan budaya Aceh Barat tetap terpelihara dan diwariskan kepada generasi mendatang.







