Indonesiainvestigasi.com
SUBULUSSALAM -Sejumlah perwakilan kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek pemerintah di Kota Subulussalam menggelar audiensi bersama Wali Kota Subulussalam, Sekretaris Daerah, serta jajaran pemerintah kota lainnya. Pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan ini digelar untuk mencari solusi terkait tunggakan pembayaran proyek yang belum terselesaikan sejak tahun 2023 dan 2024.Selasa 15 juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, para kontraktor menyampaikan rasa syukur karena dapat bertemu langsung dengan Wali Kota dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Mereka mengungkapkan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk solidaritas kolektif, bukan sekadar kepentingan pribadi.
Perwakilan kontraktor, Mahyu Danil, menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran atas proyek-proyek yang telah selesai dikerjakan telah sangat merugikan pihak rekanan. Ia menuturkan bahwa dalam kontrak kerja telah diatur konsekuensi atas keterlambatan dari kedua belah pihak—baik dari kontraktor maupun pemerintah.
”Kami hanya berharap ada kejelasan dan kepastian dari pemerintah kota. Kontrak sudah dijalankan, pekerjaan selesai, tapi pembayaran belum juga dilakukan. Ini sangat memberatkan, apalagi beberapa proyek sudah selesai sejak tahun 2023,” ujarnya.
Isu yang paling menonjol dalam pertemuan tersebut adalah terkait kabar bahwa sejumlah pekerjaan tidak akan dibayarkan karena dianggap merupakan bagian dari anggaran pada masa pemerintahan sebelumnya. Kontraktor mempertanyakan kejelasan kebijakan ini karena dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Wakil Wali Kota Subulussalam, Nasir SE, dalam tanggapannya menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini tidak bermaksud melepaskan tanggung jawab. Ia menyebut bahwa seluruh permasalahan keuangan akan dipelajari terlebih dahulu agar dapat diselesaikan secara bijaksana dan adil.
“Kami tidak ingin menyalahkan siapa pun. Namun, kami perlu mempelajari seluruh berkas dan dasar hukumnya terlebih dahulu. InsyaAllah dalam masa tiga tahun ke depan, semua tunggakan ini akan kami selesaikan. ,” ujar Nasir dengan tegas.
Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, dalam kesempatan itu, juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mengidentifikasi proyek mana yang memiliki dasar anggaran sah dan dapat dibayarkan sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, para kontraktor menyambut baik komitmen yang disampaikan Wali Kota dan jajarannya, namun meminta agar kepastian waktu pembayaran dapat segera diberikan. Mereka menekankan bahwa saat ini para pekerja dan pelaku jasa konstruksi tengah berada dalam tekanan ekonomi yang cukup berat, dan membutuhkan sedikit kepastian untuk tetap bertahan hingga waktu pencairan yang dijanjikan.
“Kalau pun pembayaran belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, kami ingin ada langkah konkret yang bisa menjadi pegangan, sekecil apa pun. Yang penting ada kepastian,” ungkap salah satu kontraktor dalam forum tersebut.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan informal bahwa Pemko Subulussalam akan meninjau dan memverifikasi seluruh pekerjaan yang belum dibayar, serta menyusun skema pembayaran yang memungkinkan, mulai dari bulan Agustus 2025 mendatang. Para kontraktor berharap proses ini akan berjalan transparan dan adil, serta dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin.
Jusmadi
