Indonesia Investigasi
PEKALONGAN Kota – Indonesia investigasi.com – Komisi C DPRD Kota Pekalongan menggelar rapat kerja pada Kamis (18/9/2025) di Ruang Sidang Paripurna Gedung Diklat DPRD, Jl. Merbabu No. 12. Rapat yang dimulai pukul 09.30 WIB ini menghadirkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kota Pekalongan. Agenda utama adalah mengevaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan di sejumlah sekolah.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan, menyampaikan bahwa rapat ini menindaklanjuti berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan program. Pihaknya menemukan sejumlah persoalan teknis di lapangan, mulai dari izin operasional dapur hingga kualitas makanan.
“Kami menerima aspirasi dari salah satu SD, anak-anak mendapat menu nasi goreng dengan lauk telur, tapi katanya bau. Ada tiga anak yang sampai trauma karena harus menghabiskan dan tidak mau sekolah keesokan harinya. Meski kasusnya kecil, tetap harus ditangani serius agar tidak berulang,” ungkapnya.
Menurut Budi, saat ini terdapat 14 SPPG yang beroperasi di Kota Pekalongan. Namun, sebagian masih belum mengantongi izin penuh maupun sertifikasi higienitas dari Dinas Kesehatan. Ia menekankan bahwa seharusnya setiap dapur memiliki rekomendasi resmi sebelum beroperasi.
“Kalau ada masalah berarti ada miss di lapangan. Secara aturan, mendirikan dapur harus melewati proses sertifikasi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa beban teknis di sekolah masih menjadi keluhan. Misalnya, aturan dari Badan Gizi Nasional yang mewajibkan guru mengganti wadah makanan (compreng) jika hilang, hingga wacana kewajiban guru mencicipi makanan untuk mengantisipasi keracunan.
“Kalau keracunan alhamdulillah belum ada, tapi masalah bau dan selera anak-anak itu sering muncul,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, Budi merinci bahwa untuk satu porsi besar MBG dialokasikan Rp15 ribu, terdiri dari Rp2 ribu untuk sewa dapur, Rp3 ribu operasional, dan Rp10 ribu untuk bahan makanan. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menambahkan bahwa program MBG memiliki dampak strategis, tidak hanya untuk pemenuhan gizi siswa, tetapi juga bagi ekonomi masyarakat. Berdasarkan laporan, sudah ada 14 dapur SPPG yang melayani sekitar 42 ribu siswa, atau baru sekitar 40 persen dari target 102 ribu penerima manfaat.
“Harapannya, SPPG bisa membenahi operasional dapurnya masing-masing agar tidak ada persoalan makanan basi maupun kendala distribusi,” katanya.
Azmi menekankan pentingnya sinergi dengan masyarakat lokal, termasuk UMKM.
“UMKM di Kota Pekalongan bisa benar-benar terdayakan dari bahan-bahan yang disuplai ke SPPG. Jadi, walaupun target spesifik penerima manfaat adalah peserta didik, dampak ekonominya bisa dirasakan luas,” ujarnya.
Ia juga menegaskan DPRD akan terus mengawal program ini bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami terbuka kepada masyarakat. Kalau ada masukan bisa disampaikan ke anggota DPRD, nanti akan kami koordinasikan ke koordinator kota BGN,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator SPPG Wilayah Kota Pekalongan, M. Noor Faishal Zakiy, mengungkapkan jumlah penerima manfaat hingga 18 September 2025 mencapai sekitar 51 ribu siswa. Operasional dapur tersebar di 14 titik.
“Masukan dari Komisi C DPRD akan kami tampung dan segera ditindaklanjuti. Kalau ada aduan bisa langsung ke SPPG yang bersangkutan. Jika tidak bisa diselesaikan, laporan dapat diteruskan ke saya sebagai koordinator wilayah,” paparnya.
Terkait sertifikasi, Faishal menjelaskan prosesnya berjalan paralel dengan operasional.
“Artinya sambil jalan, kami juga urus sertifikasi sesuai aturan wilayah. Namun, secara operasional tetap ada arahan langsung dari pusat melalui BGN,” jelasnya.
Faishal menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kualitas makanan yang disajikan dan memastikan distribusi berjalan lancar.
“Kalau memang ada SPPG yang bermasalah, akan segera kami tangani,” pungkasnya. ( ARI
