Indonesiainvestigasi.com
Kota Subulussalam, Aceh – Polemik penggunaan dana desa untuk pelatihan pertukangan dan kelistrikan di Hotel Radisson, Medan, semakin memanas. LSM Aliansi Peduli Indonesia (API) Kota Subulussalam menuding adanya kongkalikong dalam pelaksanaan pelatihan yang menelan biaya Rp 30 juta per peserta. Kecurigaan ini menguat setelah Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Kota Subulussalam, Hamdansyah, mengaku tidak mengetahui detail pelatihan tersebut, termasuk lokasi, biaya, dan durasi.
Hamdansyah menyatakan bahwa DPMK tidak terlibat dalam pengelolaan dana desa dan proses pengambilan keputusan terkait pelatihan yang diselenggarakan oleh Global Edukasi Prospek (GenPro). Ia menegaskan bahwa DPMK hanya berperan dalam memberikan pencerahan dan edukasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi, namun tidak memiliki wewenang untuk mencampuri urusan pembiayaan pelatihan yang telah disepakati melalui musyawarah desa.
Pernyataan Kadis DPMK ini langsung direspon keras oleh Adi Subandi, Ketua LSM API. Adi menduga adanya keterlibatan oknum pendamping desa dalam penggelontoran dana desa yang tidak transparan dan akuntabel ini. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut dugaan korupsi tersebut. Sebelumnya, Adi juga telah menyoroti kejanggalan pelatihan yang dilaksanakan di luar daerah, dengan biaya yang dinilai sangat tinggi.
Global Edukasi Prospek (GenPro), penyelenggara pelatihan, melalui perwakilannya Wandi, hanya menyatakan bahwa pelatihan akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang tertera dalam undangan (Nomor. 003/GenPro/III/2025) tertanggal 3 Maret 2025. Wandi yang mengaku sebagai admin pendataan, enggan memberikan keterangan lebih lanjut dan berjanji akan menanyakan hal tersebut kepada pimpinannya.
Pelatihan yang rencananya berlangsung selama lima hari empat malam (13-17 April 2025) ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. LSM API dan publik menantikan kejelasan dan pengungkapan siapa dalang di balik pelatihan yang diduga merugikan keuangan negara ini. Kasus ini menjadi sorotan tajam dan menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan penggunaan dana desa di Kota Subulussalam.
Jusmadi.
