Indonesia Investigasi
Pidie – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie secara resmi menetapkan empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah(PILKADA) pada 27 November 2024.
Hal itu disampaikan Ketua KIP Pidie Ramli Usman didamping Ketua Divisi Teknis Azhari pada saat Konferensi Pers bersama awak media di kantor KIP Pidie Minggu (22/9/24)
Dikatakan penetapan itu dilakukan keempat Paslon menyelesaikan seluruh berkas persyaratan yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh KIP.
Ketua KIP memastikan bahwa penetapan pasangan calon ini Telah berjalan sesuai prosedur kami telah melakukan penelitian administrasi secara menyeluruh terhadap berkas keempat paslon dan hasilnya seluruh dokumen di nyatakan lengkap serta memenuhi syarat,”terang nya.
Adapun keempat paslon yang di tetapkan oleh KIP tersebut adalah
Sarjani Abdullah/Al Zaizi Umar, Jamaluddin/Sayuti,Zakaria A Gani/Imran Abubakar dan Amiruddin/Anwar Husen.
Diketahui,Paslon AMAN di usung oleh NASDEM dan PAN sementara Paslon SAJA diusung PPP, PNA, PDI-P, Partai Ummat,Partai Buruh Partai PSI.Gerindra dan Golkar dan ZAMAN di usung oleh Partai PKB, PAS, Demokrat,Gabthat dan Partai PKS
Terus JASA maju melalui Jalur Independen.
Kemudian Kepala Divisi Teknisi Azhari juga menyebut setelah penetapan resmi ini,tahap selanjutnya adalah pengundian no urut paslon yang akan dilaksanakan di Kantor Bupati pada Senin 23 September 2024
Pengundian no urut akan dilakukan esok hari dan selanjutnya kita akan memasuki masa kampanye ,” tambahnya
Dikatakan nya,masa kampanye bagi keempat Paslon akan berlangsung mulai tanggal 25 September hingga 23 November 2024
Masa kampanye menjadi waktu yang krusial bagi keempat paslon untuk meraih simpati hati masyarakat disini para paslon berkesempatan untuk memaparkan program unggulan yang akan mereka jalankan nanti jika terpilih,”tuturnya
KIP berharap tahapan pilkada ini dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti termasuk dalam masa kampanye yang akan di mulai pekan depan dan kami berharap semua pihak dapat mematuhi aturan kampanye yang berlaku serta menjaga kondusivitas selama proses pilkada berlangsung.
