Indonesia Investigasi
Takengon, Aceh Tengah – 24 April 2025 — Dalam upaya memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) dan memastikan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Kepala Biro Keuangan dan BMN Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Pakerti Luhur melakukan kunjungan kerja resmi ke Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, selasa (22/4).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda monitoring dan pengendalian terhadap pengelolaan BMN, seiring dengan status Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah yang kini menjadi satuan kerja (satker) baru, serta akan di lakukan pemecahan Dipa dari satker provinsi induk yang diperkirakan pada semester 2 yang akan datang.
Kunjungan ini disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah Waladan Yoga, SH bersama anggota Darmawan Putra, SH dan Ismail Muammar, SH, juga Kepala Sekretariat ibu Laila Adamy, SE serta jajaran pegawai sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh substansi tersebut, kepala Biro Keuangan dan BMN menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam mengelola aset negara.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh satker, termasuk yang baru seperti Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. BMN bukan hanya aset fisik, tetapi juga representasi dari kepercayaan publik terhadap lembaga negara,” ujar beliau dalam sambutannya.
Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah yang mulai beroperasi sebagai satker independen sejak awal tahun 2025, dinilai perlu mendapatkan bimbingan dan supervisi langsung dari pusat guna memastikan bahwa proses administrasi, pencatatan, dan pelaporan BMN berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk aturan dari Kementerian Keuangan dan BPK.
Dalam sesi diskusi, berbagai tantangan yang dihadapi satker baru dalam mengelola BMN pun mengemuka, mulai dari kapasitas SDM, infrastruktur penunjang, hingga pemahaman terhadap sistem aplikasi seperti SIMAK BMN dan SAKTI.
Kepala Biro Keuangan dan BMN memberikan arahan teknis sekaligus motivasi kepada jajaran Bawaslu Aceh Tengah agar terus belajar, tetap semangat melaksanakan tugas dengan displin yang baik, walau kita tidak berada dalam tahapan, terlebih lagi saat ini sedang dalam masa efesiensi anggaran, dan juga membangun sistem pengelolaan yang tertib dan akuntabel.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi internal untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah terkait urgensi tertib administrasi dalam setiap lini pengelolaan keuangan negara.
Kunjungan ini ditutup dengan peninjauan langsung ke beberapa ruang kerja dan fasilitas kantor Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah, guna memastikan ketersediaan dan kondisi BMN yang ada sesuai data yang tercatat.
Kegiatan ini menuai apresiasi luas dari jajaran Bawaslu daerah. Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah Waladan Yoga, SH menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan hanya menjadi bentuk pengawasan, namun juga pembinaan yang sangat dibutuhkan dalam masa transisi sebagai satker baru.
“Kehadiran Kepala Biro Keuangan dan BMN menjadi energi baru bagi kami. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu RI sangat peduli terhadap kesiapan dan kemajuan Bawaslu di daerah. Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah Laila Adamy, SE berharap agar nantinya ada bimbingan teknis khusus ke depan terkait dengan satker baru, penambahan peralatan sebagai penunjang dan penyemangat kerja para pegawai serta mempercepat penyerahan Dipa.
Kepala Biro mengatakan, nantinya hasil dari kunjungan Tim BMN ini juga akan di lakukan evaluasi mengenai tipe kabupaten, apakah layak untuk beralih ke tipe A atau tetap berada di tipe B, ujar beliau.
Bawaslu RI tetap berkomitmen dalam membangun lembaga pengawasan pemilu yang tidak hanya independen dan berintegritas secara kelembagaan, tetapi juga kuat secara tata kelola keuangan dan aset negara. Diharapkan nantinya dapat menjadi inspirasi bagi satker Bawaslu lain di seluruh Indonesia, khususnya yang baru terbentuk, untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang prima.
Muhammad Iskandar
