Makassar, Sulawesi Selatan – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2024 untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) senilai Rp 54,77 triliun. Penyerahan dilakukan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel dan dihadiri oleh kepala daerah dari 24 kabupaten/kota di Sulsel. Pemerintah pusat berharap anggaran ini akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan pada Rabu (13/12/2023).
Meski demikian, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengingatkan bahwa anggaran dari pusat saja tidak cukup untuk membangun Sulsel. Ia mendorong kepala daerah mencari sumber pendapatan lain dan menciptakan alternatif, seperti pengembangan lahan kosong untuk pertanian hortikultura, khususnya budi daya pisang Cavendish. Bahtiar yakin bahwa kesuksesan bisnis pisang tersebut akan melampaui anggaran Rp 54,77 triliun.
DIPA dan TKD sebesar Rp 54,77 triliun, dengan alokasi Rp 22,97 triliun untuk kementerian dan lembaga di Sulsel. Sedangkan alokasi TKD sebesar Rp 31,8 triliun untuk 24 instansi kabupaten/kota, termasuk Pemprov Sulsel. Alokasi ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), hibah ke daerah, dan Dana Desa.
Alokasi TKD Rp 31,8 triliun untuk pemerintah daerah terdiri dari beberapa komponen, seperti DBH sebesar Rp 1,01 triliun, DAU Rp 20,1 triliun, DAK Fisik Rp 2,72 triliun, DAK Non Fisik Rp 5,80 triliun, DID Rp 145,15 miliar, Hibah ke Daerah Rp 18,58 miliar, serta Dana Desa Rp 2,02 triliun.
Bahtiar berharap seluruh komponen anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien, dengan dampak langsung pada masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa Sulawesi Selatan harus dibangun secara kolektif, menggerakkan dan mengoneksikan potensi perekonomian Sulsel dengan wilayah lainnya, baik di Sulawesi maupun nasional. Sulawesi Selatan akan maju jika produknya dikenal oleh masyarakat Indonesia dan dunia, tegasnya.
(Sarifuddin)
