Kasatpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Mengikuti Rapat Koordinasi Kehumasan Satpol PP dan WH Aceh

Indonesia Investigasi 

BANDA ACEH – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Iskandar, S.STP,. M.S.P mengikuti rapat koordinasi (rakor) Kehumasan Satpol PP dan WH Aceh tahun 2026 di Hotel Portola Arabia Banda Aceh. Kasatpol di dampingi oleh Kabid Linmas Mahsuri, ST. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh, Tarmizi, S.P., M.Si., membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan Satpol PP dan WH Aceh Tahun 2026, yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel, Banda Aceh, Selasa (17/11/2026).

 

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran dan profesionalisme kehumasan di lingkungan Satpol PP dan WH, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam membangun komunikasi publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Bacaan Lainnya

 

Dalam sambutannya, Plt Kasatpol PP dan WH Aceh, Tarmizi, menyampaikan bahwa humas merupakan ujung tombak komunikasi antara lembaga pemerintah dengan masyarakat.

 

Peran humas tidak sebatas menyebarluaskan informasi mengenai program dan kebijakan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami tujuan serta manfaat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

 

Menurutnya, humas yang efektif harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kepekaan sosial, serta etika dalam menyampaikan informasi kepada publik.

 

“Di era digital saat ini, tantangan kehumasan semakin besar. Informasi menyebar begitu cepat dan opini publik dapat terbentuk hanya dalam hitungan detik. Karena itu, humas dituntut mampu menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat serta merespons berbagai isu publik secara profesional,” ujarnya.

 

Ia juga menegaskan bahwa fungsi humas harus berjalan dua arah. Selain menyampaikan kebijakan lembaga kepada masyarakat, humas juga memiliki tanggung jawab untuk meneruskan aspirasi dan masukan masyarakat kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran.

 

Lebih lanjut, Tarmizi menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas kehumasan memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 

Melalui kegiatan rakor ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur kehumasan Satpol PP dan WH kabupaten/kota mengenai tugas, fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan tugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Aceh.

 

Tarmizi turut mengajak seluruh peserta yang bertugas di bidang kehumasan agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kreativitas, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas.

 

“Jadilah komunikator yang bijak, informatif, dan produktif. Jadikan kehumasan bukan sekadar bagian dari organisasi, tetapi sebagai jiwa dari pelayanan publik yang transparan dan terpercaya,” pesannya.

 

Ia berharap, melalui rakor tersebut, kapasitas kehumasan di lingkungan Satpol PP dan WH Khususnya di Daerah semakin meningkat, sekaligus mampu memperkuat hubungan dengan masyarakat dan membangun kepercayaan publik sebagai modal utama keberhasilan organisasi.

 

Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat melahirkan konten kreator dari jajaran Satpol PP dan WH kabupaten/kota yang mampu memanfaatkan media digital secara positif dan kreatif untuk menyampaikan berbagai informasi kegiatan, edukasi, serta program pemerintah kepada masyarakat.

 

“Dengan demikian, peran humas semakin kuat, profesional, dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik serta kemajuan daerah,” tutupnya.

 

Di akhir sambutannya, Tarmizi secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kehumasan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tahun 2026 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

 

 

Pos terkait