Indonesia Investigasi
Pekalongan, Jawa Tengah –
Pekalongan, Sebanyak 350 karyawan PT. Panamtex melakukan audensi ke DPRD Kabupaten Pekalongan pada Rabu (2/10/2024).
Mereka menyampaikan aspirasi terkait putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 12 September 2024. Audensi berlangsung di ruang rapat Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, dengan agenda utama menuntut pembatalan putusan tersebut yang dianggap tidak adil.
Aksi ini diawali dengan orasi yang dipimpin oleh Tabiin, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. Panamtex, di depan gedung DPRD. Para pekerja membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap pailit, seperti “Kami Tolak Pailit” dan “Stop Cipta Pengangguran”. Mereka juga menyoroti dampak ekonomi dari putusan tersebut, mengingat 510 pekerja dan keluarganya bergantung pada pabrik ini.
Dalam audensi, Tabiin menyampaikan kekhawatiran bahwa putusan pailit akan menyebabkan ribuan orang kehilangan mata pencaharian. Ia juga mengungkapkan bahwa karyawan belum menerima kepastian mengenai pembayaran gaji bulan Oktober dan BPJS Kesehatan yang telah non-aktif sejak 1 Oktober 2024.
Perwakilan PT. Panamtex, Lutfi, menjelaskan bahwa perusahaan telah berupaya melakukan mediasi dengan mantan karyawan yang menggugat. Namun, upaya tersebut tidak mencapai hasil. “Kami sudah menyiapkan dana untuk membayar pesangon, tetapi pihak yang menggugat menolak tawaran tersebut,” ungkapnya.
DPRD Kabupaten Pekalongan, melalui Ketua Komisi D Ridowi, berkomitmen untuk mendampingi para pekerja dalam proses hukum, termasuk mendukung langkah kasasi yang sedang diajukan perusahaan. Ridowi juga menegaskan, pemerintah akan memastikan hak-hak karyawan, seperti jaminan kesehatan, tetap terpenuhi.
Audensi berakhir dengan kesepakatan bahwa DPRD akan mengagendakan pertemuan dengan DPR RI untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan akan mengadakan pertemuan dengan BPJS pada 4 Oktober 2024 untuk mencari solusi terkait jaminan kesehatan bagi karyawan yang terdampak.
(Hatose)
