Oleh : Muhammad Ramadhanur Halim, S.H.I.,
JAMINAN Kesehatan Aceh (JKA) sejak awal berdiri bukan hanya sebuah program layanan medis. Ia adalah simbol politik, identitas dan marwah Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan. Ketika pemerintah menetapkan bahwa hanya masyarakat dalam desil 1–7 yang ditanggung, maka JKA seakan bergeser dari jaminan universal menjadi jaminan selektif. Perubahan ini menimbulkan kegelisahan, karena bagi banyak orang Aceh JKA adalah bukti bahwa daerah ini mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus mengikuti pola kebijakan nasional.
Desil sendiri merupakan alat statistik yang membagi masyarakat ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan. Secara teoritis. Desil 1 adalah kelompok paling miskin sementara desil 10 adalah kelompok paling sejahtera. Namun, dalam praktiknya, data sosial-ekonomi sering kali tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Ada keluarga miskin yang salah tercatat di desil tinggi dan ada keluarga mampu yang tetap masuk desil rendah. Ketidakakuratan ini membuat kebijakan berbasis desil rawan melahirkan ketidakadilan.
Ketika desil 8–10 tidak lagi ditanggung JKA, sebagian elit politik dan masyarakat merasa terganggu. Mereka menilai kebijakan ini mereduksi makna JKA sebagai jaminan kesehatan untuk semua rakyat Aceh. Resistensi ini bukan semata soal akses layanan, melainkan soal simbol. JKA dianggap sebagai mahkota kebijakan Aceh, sehingga pengurangan cakupannya dipandang sebagai pelemahan marwah ureung Aceh.
Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwasanyaa subsidi harus tepat sasaran agar dana terbatas benar-benar membantu masyarakat yang miskin. Logika ini sangatlah masuk akal, terutama ketika dana Otsus semakin menipis. Namun, logika teknokratis sering kali berbenturan dengan persepsi publik yang melihat JKA sebagai hak kolektif, bukan hanya sebagai bentuk bantuan sosial.
Masalah terbesarnya adalah bukan pada ide “subsidi yang tepat sasaran”, melainkan pada validitas data. Jika data sosial-ekonomi yang menjadi acuan dinilai cacat, maka kebijakan berbasis desil akan melahirkan ketidakadilan. Bayangkan seorang buruh harian yang masuk desil 8 karena salah input, lalu kehilangan hak JKA. Sebaliknya, seorang pejabat dengan aset besar bisa tetap menikmati JKA karena tercatat di desil rendah.
Inilah titik rawan yang membuat masyarakat semakin resah dan para pengamat serta pokitisi mulai bersuara lantang. “Tanpa perbaikan data, desil hanya menjadi angka yang memicu ketidakpercayaan publik.” Ketidakakuratan ini data bukanlah pada masalah teknis semata, melainkan prosesnya sehingga menimbulkan masalah ketidak-adilan sosial.
JKA sejak awal dirancang telah menjadi jaminan yang bersifat universal. Semua orang Aceh berhak menjadi peserta, tanpa memandang kaya ataupun miskin. Dengan adanya kebijakan berbasis desil ini universalitas tersebut kemudian menjadi semakin terkikis. JKA secara cepat berubah menjadi program selektif dan hal ini menimbulkan pertanyaan besar: “apakah marwah Aceh masih utuh?” Sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan ini adalah bentuk diskriminasi. Mereka merasa telah dipisahkan dari hak kolektif hanya karena dianggap mampu. Padahal, kemampuan ekonomi tidak selalu linear dengan kebutuhan kesehatan. Orang kaya pun bisa sakit dan sakit tidak mengenal desil.
Di sisi lain, ada juga yang mendukung kebijakan ini. Mereka berpendapat bahwa subsidi kesehatan harus fokus pada yang benar-benar membutuhkan. Jika orang kaya tetap ditanggung JKA, maka dana publik akan habis untuk mereka yang sebenarnya mampu membayar sendiri. Pertarungan argumen tersebut telah menggambarkan sebuah dilema klasik antara efisiensi dan keadilan. Pemerintah ingin efisiensi, masyarakat menuntut keadilan. Ketika dua nilai ini bertabrakan, maka yang muncul kemudian adalah kontroversi.
Namun, kontroversi tidak harus berujung pada kebuntuan. Ada jalan tengah yang bisa ditempuh. Aceh tidak perlu memilih antara “subsidi penuh” atau “subsidi terbatas”. Ada model hybrid yang lebih humanis. Dalam model hybrid ini JKA tetap universal. Semua orang Aceh berhak menjadi peserta, sehingga marwah tetap terjaga. Namun, skema pembiayaan bisa berlapis. Desil rendah ditanggung penuh, desil menengah mendapat subsidi parsial, lalu desil yang tinggi membayar mandiri namun tetap dalam sistem JKA.
Dengan cara ini, JKA tetap menjadi jaminan kolektif, tetapi subsidi lebih tepat sasaran. Orang kaya tidak kehilangan haknya sebagai peserta, hanya kehilangan hak atas subsidi penuh sajaa. Ini akan lebih adil, karena semuanya tetap berada dalam satu sistem. Selain itu, audit data independen dalam hal ini sangat penting. Data sosial-ekonomi tidak boleh hanya dikelola oleh pihak birokrasi. Disini keterlibatan kampus, masyarakat sipil dan lembaga adat haruslah dilibatkan. Dengan cara ini validitas data akan lebih terjamin dan kepercayaan publik bisa dipulihkan.
Transparansi politik juga sangat krusial dalam hal ini, elit harus berhenti menjadikan JKA sebagai panggung populisme. Mereka harus mengawal agar sistem ini benar-benar adil, bukan sekadar mencari simpati. Politik simbolik harus diimbangi dengan politik yang lebih substansi.
Jika kebijakan berbasis desil terus dijalankan tanpa perbaikan data, maka yang terjadi selanjutnya adalah ketidakadilan sistematis. Orang miskin bisa kehilangan hak, orang kaya bisa tetap menikmati subsidi terhadap jamiman kesehatan. Ini akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sebaliknya, jika kebijakan ini dijalankan dengan data yang valid dan skema berlapis, maka Aceh bisa menjaga marwah sekaligus keadilan. JKA tetap menjadi simbol identitas, tetapi juga menjadi instrumen efisiensi. Kontroversi JKA berbasis desil adalah ujian bagi Aceh. Apakah kita rela mengorbankan marwah demi efisiensi atau mampu merumuskan jalan tengah yang menjaga simbol sekaligus keadilan?
JKA tidak boleh dipandang sebagai angka dalam tabel desil. Ia harus tetap menjadi jaminan martabat, solidaritas dan identitas Aceh itu sendiri. Kesehatan adalah hak dasar bukan privilese. Ketika hak dasar dipisahkan dengan angka statistik, maka keadilan bisa tergelincir. Aceh harus berani merumuskan kebijakan yang lebih humanis. Kebijakan yang tidak hanya berbicara tentang efisiensi, tetapi juga tentang solidaritas. Solidaritas adalah inti dari JKA. Tanpa solidaritas JKA hanya akan menjadi program teknokratis. Namun dengan solidaritas JKA tetap menjadi simbol kebersamaan. Marwah Aceh tidak boleh hilang hanya karena keterbatasan dana. Marwah harus tetap dijaga dengan inovasi kebijakan. Inovasi tersebut bisa berupa skema berlapis, audit independen dan transparansi politik. Dengan cara ini JKA tetap hidup sebagai simbol sekaligus sistem yang adil.
JKA adalah tentang martabat. Martabat rakyat Aceh tidak boleh ditentukan oleh angka desil semata. Martabat harus dijaga dengan kebijakan yang berpihak kepada manusia. Kontroversi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, bukan untuk saling menyalahkan. Dengan perbaikan yang terus dilakukan, JKA bisa tetap menjadi kebanggaan rakyat Aceh. Dengan kebanggaan ini Aceh bisa menunjukkan kepada dunia bahwa “marwah bukan sekadar simbol tetapi juga keadilan yang nyata.”
Banda Aceh, 6 April 2026
M12H
