(Penulis: Muhammad Ramadhanur Halim, S.HI,)
Indonesia Investigasi
Korupsi adalah parasit yang menggerogoti pondasi moral dan ekonomi bangsa. Pemberantasannya memerlukan pendekatan lintas aspek yang melibatkan nilai-nilai agama, pendidikan moral, dan penguatan sistem hukum. Dalam Islam, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum manusia, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Prinsip *
“amanah dan keadilan” menjadi landasan utama dalam ajaran Islam untuk menciptakan masyarakat yang bersih dari praktik korupsi.
Secara global, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Transparency International, salah satu organisasi antikorupsi terbesar di dunia, mendeskripsikan korupsi sebagai “the abuse of entrusted power for private gain.” Korupsi dapat terjadi di sektor publik maupun swasta, dengan bentuk yang bervariasi seperti penyuapan, penggelapan, hingga nepotisme. Dalam konteks global, korupsi tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, dan melemahkan tata kelola pemerintahan.
Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW secara tegas mengutuk segala bentuk kecurangan dan ketidakjujuran. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 188 menyebutkan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Ayat ini jelas menekankan pentingnya kejujuran dalam segala transaksi dan amanah publik. Lebih jauh, Islam mendorong umatnya untuk hidup sederhana, menjauhi sifat serakah, serta selalu ingat akan pertanggungjawaban di akhirat. Konsep “hisab” menjadi motivasi spiritual yang kuat untuk menahan diri dari korupsi.
Selain pendekatan spiritual, aspek pendidikan juga memegang peranan penting. Pendidikan moral sejak usia dini menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang sadar akan bahaya korupsi. Kurikulum yang menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran dapat membantu membentuk karakter anti-korupsi. Pendidikan ini tidak hanya tugas sekolah, tetapi juga harus ditanamkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
Di sisi lain, aspek sosial dan budaya juga perlu diperbaiki. Budaya permisif terhadap praktik korupsi, seperti pemberian “uang pelicin” harus diubah menjadi budaya yang menghargai transparansi dan kerja keras. Komunitas dan organisasi masyarakat memiliki peran dalam memberikan tekanan sosial terhadap individu yang terlibat dalam korupsi, sehingga pelaku merasa malu dan jera.
Tidak kalah pentingnya, sistem hukum harus kuat dan tidak pandang bulu. Penegakan hukum yang adil dan transparan menciptakan efek jera yang signifikan. Ketika hukum diterapkan tanpa pengecualian, masyarakat akan lebih menghormati aturan dan memiliki rasa takut untuk menyalahgunakan wewenang.
Aspek teknologi juga dapat dimanfaatkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang transparan, seperti e-government, dapat mengurangi peluang korupsi. Digitalisasi proses administrasi publik dan sistem pembayaran elektronik menghilangkan celah untuk praktik suap atau manipulasi.
Pada akhirnya, pemberantasan korupsi adalah tugas bersama yang membutuhkan integrasi dari berbagai aspek, baik spiritual, sosial, pendidikan, maupun teknologi. Korupsi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat kemajuan bangsa secara keseluruhan. Dengan memadukan nilai-nilai agama, budaya integritas, dan sistem hukum yang kuat, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, bebas dari belenggu korupsi. Integritas adalah fondasi, dan setiap individu adalah bagian dari solusi.
Dahrul
