Indonesia Investigasi
ACEH TIMUR – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ruslan M. Daud (HRD), mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera merehabilitasi dan merenovasi Pasar Rakyat Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Desakan itu disampaikan saat kunjungan kerja masa reses ke-III di Aceh Timur, Jumat (27/2/2026).
Dalam peninjauan tersebut, HRD turut didampingi perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Hadir pula Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abudin, jajaran dinas terkait, serta anggota DPRK setempat.
Menurut HRD, kondisi Pasar Rakyat Peureulak saat ini belum layak difungsikan secara optimal. Sejumlah fasilitas dinilai tidak representatif dan membutuhkan penanganan segera.
“Pasar ini tidak digunakan sebagaimana mestinya. Fasilitasnya perlu direhabilitasi dan direnovasi agar bisa segera difungsikan kembali untuk kepentingan masyarakat,” ujar HRD di sela peninjauan.
Ia menegaskan, perbaikan harus mencakup sistem drainase, pembangunan kanopi, penataan lapak pedagang ikan, sayur dan ayam, penyediaan fasilitas air bersih, mushalla, hingga sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Selain itu, penanganan bantaran sungai yang berada sangat dekat dengan area pasar juga menjadi prioritas, mengingat potensi banjir saat debit air meningkat.
HRD menilai, kondisi pasar yang semrawut menyebabkan pedagang berjualan tidak pada tempatnya. Melalui penataan ulang dan renovasi menyeluruh, diharapkan aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih tertib dan nyaman.
“Dengan penataan yang baik, pedagang bisa berjualan di tempat yang telah disediakan, sementara masyarakat berbelanja dengan lebih aman dan nyaman dalam satu kawasan pasar terpadu,” katanya.
Revitalisasi pasar, lanjutnya, diyakini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM di Kecamatan Peureulak dan sekitarnya. Pasar yang tertata diyakini mampu meningkatkan omzet, memperlancar distribusi barang, serta menggerakkan roda perekonomian daerah.
Pihak Kementerian PU menyambut positif aspirasi tersebut dan menyatakan komitmen untuk segera menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Penanganan direncanakan meliputi renovasi fisik bangunan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, sistem pengelolaan sampah oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta penataan dan pengamanan alur sungai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air guna meminimalkan risiko banjir.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Syarifah Rahimah, menyatakan pihaknya akan segera melakukan langkah teknis lanjutan agar pasar dapat kembali berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain Pasar Rakyat Peureulak, HRD dan rombongan juga meninjau Pasar Rakyat di Idi Rayeuk, ibu kota Kabupaten Aceh Timur. Pasar tersebut turut masuk dalam daftar penanganan sesuai kebutuhan lapangan.
Lebih jauh, HRD meminta Kementerian PU melakukan pengecekan menyeluruh terhadap pasar-pasar rakyat lain di Aceh Timur, khususnya yang terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan, meski keterbatasan waktu tidak memungkinkan peninjauan langsung ke seluruh lokasi, koordinasi teknis harus tetap dilanjutkan agar penanganan dapat dilakukan secara komprehensif.
“Harapannya, aktivitas perdagangan dan dampak ekonomi bagi masyarakat bisa segera pulih,” pungkasnya.
Tgk Abdullah
