Indonesia Investigasi
Bireuen, Aceh – Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRK Bireuen pada Rabu (4/12/2024), Muhammad Arif, SE,. mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2025.
Arif mengawali penyampaian dengan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PKB untuk memberikan masukan terkait rancangan qanun tersebut. Ia menyatakan bahwa rancangan APBK 2025 telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Fraksi PKB, penyampaian pandangan umum merupakan tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pandangan ini disampaikan setelah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), Badan Anggaran, dan Badan Legislasi DPRK.
Fraksi PKB menyoroti beberapa poin penting, di antaranya:
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PKB meminta penjelasan terkait program inovasi dan strategi yang dirancang untuk meningkatkan PAD 2025, termasuk sasaran, objek, dan program jangka panjang yang akan dijalankan.
2. Fasilitas Kesehatan
Mengingat tingginya jumlah pasien di RSUD dr. Fauziah yang menyebabkan keterbatasan fasilitas rawat inap, Fraksi PKB mendesak agar sarana dan prasarana rumah sakit ditingkatkan. Selain itu, mereka meminta tindak lanjut pembangunan Rumah Sakit Regional Kabupaten Bireuen.
3. Pengelolaan Sampah
PKB menyoroti kondisi tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Blang Beururu, Kecamatan Peudada, dan meminta prioritas pengadaan mesin pengolahan limbah untuk mencegah pencemaran lingkungan.
4. Pupuk Bersubsidi
PKB mengkritisi keterbatasan kuota pupuk subsidi berdasarkan sistem e-RDKK yang belum memenuhi kebutuhan petani, sehingga memengaruhi produktivitas sektor pertanian.
5. Infrastruktur Jalan
Fraksi PKB meminta perbaikan jalan utama yang menghubungkan Desa Matang Sagoe, Matang Mesjid, dan Matang Cot Paseh, yang saat ini dalam kondisi rusak parah.
6. Fasilitas Pemerintahan
Mereka juga mengusulkan percepatan pembangunan kantor Camat Peusangan yang sudah tidak layak pakai dan kelanjutan pembangunan gedung DPRK di kawasan Cot Gapu yang mangkrak.
Di akhir pandangan, Arif menyampaikan apresiasi kepada TAPK dan Badan Anggaran DPRK atas dedikasi mereka dalam menyusun rancangan APBK 2025 yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Fraksi PKB berharap masukan yang disampaikan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyempurnakan rancangan APBK 2025 agar lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bireuen.
Redaksi
