Indonesia Investigasi
ACEH BARAT – Pemerintah Aceh Barat terus berupaya untuk menangani erosi tebing di Gampong Mesjid Tuha, khususnya di sekitar Jembatan Ranto Panjang Barat.
Berdasarkan informasi dari Dinas PUPR Aceh Barat, upaya penanganan erosi ini telah menjadi prioritas pemerintah daerah.
Pada tahun 2023, pemerintah Aceh Barat mengusulkan penanganan beberapa titik erosi Krueng Meureubo, dengan prioritas pada Jembatan Ranto Panjang Barat dan Marek.
Usulan ini kemudian disetujui oleh Kementerian PUPR dengan alokasi dana sebesar Rp 15 miliar pada tahun 2024. Namun, pelaksanaan penanganan hanya dilakukan di Marek dengan panjang penanganan 500 meter.
Kadis PUPR Aceh Barat, Dr. Kurdi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk menangani erosi ini.
“Kami telah mengusulkan penanganan lanjutan untuk tahun 2025, namun karena kebijakan efisiensi anggaran, pagu DAU untuk infrastruktur PUPR menjadi nol,” ujarnya.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, dan Wakil Bupati, Said, telah melakukan pertemuan dengan Direktorat Sungai dan Pantai di Jakarta untuk membahas usulan penanganan erosi ini. Mereka mengusulkan dana sebesar Rp 80 miliar, dengan alokasi Rp 25 miliar untuk penanganan erosi di Jembatan Ranto Panjang Barat.
Saat ini, Bupati Aceh Barat terus berupaya agar usulan ini dapat disetujui pada tahap TW 2.
Pemerintah Aceh Barat juga telah melakukan permintaan kepada Komisi V DPR RI untuk mendukung usulan ini.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah Aceh Barat telah menerima dana sebesar Rp 15 miliar pada tahun 2024 dan Rp 4 miliar dari BNPB untuk penanganan erosi di Gampong Mesjid Tuha.
Pemerintah daerah berharap agar upaya penanganan erosi ini dapat berlanjut dengan dukungan dana yang memadai.(*)
Nouval Farabi
