Indonesia Investigasi
ACEH SINGKIL – Seseorang yang bernama Ramli Manik beralamat di Desa Siompin Kecamatan Suro Makmur mendatangi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil untuk menyerahkan dokumen terkait PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).”kata Ramli, hari minggu (15/9-2024) dengan wartawan media ini melalui whatsApp.
“Dalam situasi ini, Ramli menyerahkan dokumen penting kepada bagian hukum yang bertugas di KIP. namun, yang menarik perhatian dari proses ini adalah surat tanda terima yang diberikan oleh pihak penerima. dugaan tidak menggunakan kop surat resmi, ketidakhadiran kop surat ini menjadi perhatian khusus karena kop surat merupakan salah satu elemen krusial dalam surat-menyurat resmi.
Terutama dalam konteks lembaga pemerintahan seperti KIP, kop surat biasanya menunjukkan legitimasi dan otoritas dari instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut, sehingga ketiadaannya dalam surat ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan dan profesionalitas proses administrasi yang berlangsung.
“Surat tersebut memuat informasi bahwa Ramli telah menyerahkan dokumen yang terkait dengan PKPU, lengkap dengan tanda tangan dari kedua belah pihak, yaitu Ramli sebagai pengirim dan pihak yang mewakili KIP sebagai penerima.
Namun, nama jelas penerima hanya ditandatangani dengan sebutan “Bagian Hukum” tanpa penjelasan lebih lanjut, yang juga menambah ketidakjelasan dalam surat ini.
Selain itu, meskipun terdapat stempel resmi dari KIP Kabupaten Aceh Singkil. stempel ini tampak kurang jelas, yang semakin mempertegas kesan bahwa dokumen ini dibuat dengan cara yang kurang formal.
“Hal ini tentu dapat memunculkan spekulasi negatif dari berbagai pihak, terutama dalam hal kredibilitas proses penerimaan dokumen. sebagai dokumen hukum yang bersifat penting, ketidaksesuaian dengan standar administrasi seperti tidak adanya kop surat dapat berpotensi mengurangi kepercayaan pihak terkait terhadap keabsahan surat tersebut dan menimbulkan potensi sengketa atau permasalahan di kemudian hari.
Situasi ini menjadi sebuah pengingat penting mengenai pentingnya mengikuti prosedur administratif yang benar, terutama dalam hal penerbitan dan penerimaan dokumen resmi di institusi pemerintah. ketidakpatuhan terhadap prosedur standar ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosia, baik bagi individu yang terlibat maupun institusi yang terkait dalam proses tersebut.
Dengan demikian, dalam konteks ini. sangat penting bagi pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa seluruh dokumen disusun dan diproses sesuai dengan prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, demi menjaga kredibilitas dan keabsahan dokumen serta menghindari berbagai potensi masalah di masa depan.
Tanggapan dari KIP Kabupaten Aceh Singkil:
“Menanggapi hal tersebut Leo Nasir dari KIP Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan, sesuai dengan KPT KPU Nomor 1229 Tentang Tata Cara Tanggapan Masyarakat (TAMAS).
KPU Kabupaten/Kota tidak ada mengeluarkan tanda terima TAMAS, tapi kalau memang pengirim TAMAS perlu kami akan keluarkan hanya mengisi daftar hadir dan memberikan dokumen yang relevan.
“Karena KPT KPU Nomor 1229 itu hanya menyebutkan:
a. Mengisi daftar hadir.
b. Mengisi formulir model tanggapan masyarakat kwk.
c. Menyerahkan formulir sebagai mana di maksud dalam huruf b kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.
d. Menyerahkan foto copy KTP E-lektronik dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.
Tim/RS/Jalaludin Barat
