Indonesia Investigasi
PADANG SUMBAR – Indonesiainvestigasi.com l Keresahan warga Nagari Salareh Aia Pusat, Padang Pariaman, Sumatera Barat, memuncak akibat dugaan kekacauan data penerima bantuan Hunian Sementara (Huntara), Hunian Tetap (Huntap), dan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Masyarakat mendesak audit independen dan transparan, menyoroti ketidaktepatan sasaran yang berpotensi merugikan korban bencana.
Informasi eksklusif yang dihimpun awak media pada, Selasa (14/4/2026) dari warga melalui WhatsApp mengungkap kejanggalan mencolok.
“Ada warga yang sudah terdata dan menempati Huntara, tapi tidak masuk daftar Huntap.
Kalau yang sudah di Huntara atau dapat DTH justru gugur, lalu mekanisme penetapannya seperti apa?” tanya sumber yang enggan disebut namanya, mewakili keresahan masyarakat.
Kondisi ini bertentangan dengan esensi bantuan pasca-bencana, di mana Huntara dan DTH seharusnya jadi jembatan menuju Huntap, bukan penghalang. Warga menuntut penjelasan terbuka dari pemerintah nagari soal dasar penetapan data, verifikasi lapangan yang diduga setengah hati—hanya fokus data baru usulan walinagari, bukan verifikasi ulang data lama—serta kriteria jarak hunian dari sungai yang tak konsisten di lapangan.
“Siapa bertanggung jawab atas anggaran yang sudah diturunkan untuk Huntara dan DTH jika data salah? Harus ada evaluasi menyeluruh dan audit independen!” tegas warga, menekankan potensi pelanggaran akuntabilitas.
Regulasi Terabaikan?
Penyaluran bantuan ini wajib patuh pada regulasi ketat
UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana Menjamin hak korban atas hunian layak dengan transparansi penuh.
Perkepala BNPB No. 6/2018 Verifikasi harus faktual di lapangan, bukan sekadar administrasi.
Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018: Standar Huntap berdasarkan kondisi riil penerima.
Permendagri No. 20/2018: Pengelolaan dana nagari harus akuntabel dan transparan.
Ketidaksesuaian ini berpotensi jadi pelanggaran administratif hingga penyalahgunaan wewenang.
Masyarakat menanti langkah konkret pemerintah daerah dan BNPB. Hingga berita ini terbit, redaksi terus mengonfirmasi pihak walinagari dan terkait.
Redaksi membuka hak jawab bagi semua pihak untuk keberimbangan informasi.**red
