Indonesia-Investigasi.com
KABUPATEN NIAS – Suasana launching Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 1 Gido, Kabupaten Nias mendadak memanas, Penyebabnya bukan jalannya acara, melainkan pernyataan Wakil Bupati Nias, Arota Lase, yang dinilai melampauhi kewenangan hingga menimbulkan dugaan intervensi terhadap para penyedia MBG.
Dalam sambutannya, Wabu Arota Lase menyinggung penyaluran MBG dari Dapur 08 Desa Sirete. Ia menyebut distribusi hanya boleh dilakukan sekali, dan berikutnya akan diatur langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias. Pernyataan ini segera menuai sorotan publik.
Ketua Yayasan Kana Deli Cemerlang, Mayjen TNI (Purn) Christian Zebua, yang hadir dalam acara tersebut, langsung memberikan respon keras. Menurutnya, program MBG adalah program nasional yang sepenuhnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Program MBG adalah kewenangan penuh BGN. Pemerintah daerah harus mendukung, bukan malah masuk ke urusan teknis yang bukan ranahnya”, Tegas Christian.
Christian mengingatkan, para penyedia MBG sudah menandatangani Mou resmi dengan BGN. Mereka mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur, menyiapkan fasilitas, hingga menggaji pekerja. Jika kemudian ada intervensi dari pemerintah daerah, hal itu dianggap mencederai kesepakatan.
“Saya minta pemerintah daerah melindungi para pelaku usaha yang sudah berinvestasi demi keberlangsungan program ini. MBG sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, generasi penerus bangsa”, Tambahnya.
Nada serupa datang dari Reymon Zebua, Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN Kecamatan Gido. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan MBG di wilayahnya adalah tanggung jawab BGN, sementara pemerintah daerah hanya sebatas koordinasi, khususnya soal data penerima manfaat.
Ia juga meluruskan ucapan Wabu Nias yang menyebut SMPN 1 Gido tidak mendapat suplai dari Dapur 08 Menurutnya, klaim itu keliru.
“Mou sudah jelas. SMPN 1 Gido adalah penerima, dan dapurnya berasal dari Dapur 08 Sirete. Pemerintah daerah tidak punya kewenangan mengubahnya,” Tegas Reymon.
Ketegangan semakin terasa saat wartawan mencoba meminta keterangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, Kharisma Halawa. Namun, Kharisma menolak diwawancarai dan meminta agar konfirmasi dilakukan melalui satgas.
Bahkan, sempat terjadi insiden kecil ketika beberapa wartawan dilarang mengambil dokumentasi
“Saya tidak bersedia diwawancarai. Silakan konfirmasi ke satgas saja”, Ujar Kharisma singkat sambil berlalu.
Momen itulah yang membuat suasana acara disebut nyaris memanas, meski tidak sampai ricuh. Hingga berita ini diturunkan, Wabu Arota Lase belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi melalui WhatsApp juga tidak mendapat balasan.
Sementara itu, Kadis Kominfo Kabupaten Nias, Rachmat Chrisman Zai, menyebut pihaknya masih berkoordinasi dengan para peserta launching MBG, termasuk Dinas Pendidikan.
“Terima kasih informasinya. Kami sedang koordinasi dengan peserta acara. Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan, mohon bersabar”, Tulis Rachmat lewat WhatsApp.
Ucapan Wabup Nias di launching MBG SMPN 1 Gido kini jadi sorotan tajam. Publik berharap pemerintah daerah segera meluruskan masalah ini, agar program nasional yang menyentuh langsung kebutuhan gizi pelajar tidak terganggu oleh kepentingan lokal.
Program MBG sendiri digadang-gadang sebagai langkah strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Karena itu, semua pihak diminta menjaga agar pelaksanaannya berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi. (FZ).
